Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Manuell Angel Faaques, Sosok Dibalik VINCULOS.

Manuell Angel Faaques, Sosok Dibalik VINCULOS

Manuell Angel Faaques, Sosok Dibalik VINCULOS
PROYEK IRIGASI , DPU bidang SDA kurang Mengawasi Pelaksana Pekerjaan.
PESAN BUAT "LBP" : JANGAN BUNUH PLN KAMI
Dipengaruhi Miras, Mio Tabrak Pejalan Kaki di Depan Bank Panin Jayapura
Film 22 Menit Ternyata Banyak Peminatnya, Bahkan Kapolres Belawan dan Danyon Marhanlan I Belawan Ikutan Nobar di Suzuya
LOMBA DACIL DIHARAP LAHIRKAN DA'I MASA DEPAN KAB.LUMAJANG
DIRGAHAYU SDN 05 PASIRIAN BERSAMAAN DENGAN HUT RI KE 73 KECAMATAN PASIRIAN TAMPILKAN BERANEKA RAGAM TARIAN TRADISIONAL
BABAK BELUR, PEMUDA TEMPUREJO, DIKROYOK HINGGA PINSAN DAN KEPALA BLAKANG TELINGA LUKA ROBEK
Kapolresta sidoarjo menjenguk Evan saputra yang sedang sakit
Polisi Tangkap Pemuda Argapura Pembawa 3 Butir Amunisi
Polres Jayapura Serahkan 2 Penyimpan Ganja ke Kejari
Nadjamuddin, Landasan Indonesiana Harus Miliki Platform Rakit Potensi Budaya
Polisi Tangkap Pemuda Argapura Pembawa 3 Butir Amunisi
Polres Jayapura Serahkan 2 Penyimpan Ganja ke Kejari
Danramil 14/PR Berikan Arahan Kepada Pendaftar Calon Prajurit TNI-AD
Tanah Milik Bu Yatmi Ahli warisnya (alm) Alin bin Embing Dirampok Oleh PT Jaya Real Property (JRP) Pengelola Mall Xchange Bintaro Oknum Aparat Pun Ikut Serta.
LIMA DARI PELAKU PENGEROYOKAN DUA PELAKU DIJEBLOSKAN KE PENJARA ,TIGA PELAKU LAINYA MASIH BURON
Kemenag Aceh Selatan Belum Beri Jawaban Polemik Vaksin MR
Said Assagaff Tak Ikut Pileg 2019, Anderias Rentanubun Pikir-Pikir
DPC PPP Kota Ambon Akan Revitalisasi Usulan Caleg DPRD
DPRD Buru Pantas Mediasi Ramly Umasugi dan Amustafa Besan
Pemprov Maluku Seriusi Bencana Kelapara Suku Mausu Ane
Audit BPKP Tunjukkan Manajemen PD Panca Karya Sangat Buruk
CV. Lima Sodara Sita Rumah Susun Mahasiswa STAKPN Ambon
Selama 2018, Buru Selatan Tidak Angkat Pegawai K2 Baru

Posted: 04 Aug 2018 01:45 AM PDT

Ambon,MollucasTimes.Com-Dibalik penampilan orkestra asal Spanyol, VINCULOS yang berkolaborasi dengan musik Tahuri (Kuli Bia) dari Negeri Hutumuri Sabtu pagi 04/08/18, sosok konduktor yang melengkapi penampilan spektakuler tersebut, Manuell Angel Faaques.

Lelaki paru baya ini memulai karir sebagai konduktor sejak 1993 lalu.

"Saya memulai karier sudah 25 tahun lalu. Pertama kali dengan orkestra CIERO kemudian berproses melahirkan proyek VINCULOS ini," ujar Manuell.

Dari proyek bersama CIERO maupun VINCULOS, Manuell telah mengelilingi 14 negara di dunia.

"14 negara termasuk saat ini Indonesia. Dalam perjalanan sebagai konduktor, banyak lagu yang telah saya pimpin dalam orkestra. Ada sekitar 150 lagu dari berbagai negara yang kami kunjungi untuk pementasan orkestra," paparnya.

Dikatakan, setiap tahun VINCULOS datang ke negara-negara lain untuk pementasan.

"13 tahun sudah VINCULOS mengelilingi negara-negara untuk pementasan.Dan Indonesia ini untuk kedua kalinya. Kami berharap dengan kedatangan kami ini bisa menambah masukan Ambon sebagai Kota Musik Dunia tahun 2019," harap Manuell.

Sementara itu, untuk kolaborasi musik Kuli Bia atau Tahuri ini, Manuell merasa sangat istimewa.

"Bayangkan saja, dengan alat musik tradisional masyarakat Maluku yaitu Kuli Bia atau Tahuri ini ada nada-nada indah yang tercipta. Ini sangat luar biasa. Saya sangat kagum," timpalnya.

Menurut lelaki yang memiliki keinginan untuk menetap di Indonesia ini,tidak ada kesulitan yang signifikan saat berkolaborasi antara VINCULOS dengan musik Tahuri.

"Bahasa musik itu sangat universal sehingga tidak sulit untuk memahaminya. Walaupun memang harus ada sedikit upaya untuk menyesuaikan tuning Tahuri dengan orkestra, tapi itu segera dapat dipahami oleh kita semua, sehingga tercipta karya spektakuler yang luar biasa ini," akunya.

Manuell mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan keren tidak terkecuali Kota Ambon.

"Kehidupan masyarakat sangat baik juga ramah. Itu kami suka. Bahkan pemandangan alam dengan pantai yang luar biasa indah serta makanan yang sangat lezat.Ini membuat kami menyukai Indonesia dan tak bosan mengunjungi lagi," lontarnya.

Selain Manuell, sosok penari Flamingo yang ikut dalam pementasan Indonesia-Spain Musical Collaboration adalah Angela Lopez.

Wanita yang telah 8 tahun tinggal di Indonesia tepatnya di Bali ini ternyata menikah dengan warga negara Indonesia.

"Suami saya pemain gitar orang Indonesia sehingga tentu saja saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Kami tinggal di Bali," akunya.

Angela mengatakan latar belakang seni yang dimiliki adalah sebagai pianis.

"Saya awalnya seorang pianis tetapi juga bisa menari Flamingo dan 15 tahun saya habiskan untuk menari. Setiap tarian Flamingo memang tidak mempunyai arti khusus tetapi menunjukkan karakter tersendiri dalam setiap lagu yang dimainkan. Yah itulah budaya kami," jelas wanita cantik yang fasih berbahasa Indonesia ini.

Dirinya mengakui dengan menguasai tarian Flamingo maupun sebagai pianis membawa dirinya telah mengunjungi negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Chili serta yang lainnya.

Angela menambahkan Kedutaan Spanyol meminta dirinya untuk memediasi VINCULOS sehubungan dengan kegiatan di Indonesia.

"Mungkin karena saya sudah lama tinggal di Indonesia, jadi mereka meminta saya untuk mengatur kegiatan VINCULOS selama berada di sini.Yang menarik bagi saya maupun bagi pemain orkestra adalah bisa mengunjungi Negeri Hutumuri kemudian berlatih bersama Tahuri. Juga mengunjungi tempat bersejarah seperti Benteng Amsterdam di Negeri Hila. Kota ambon memang indah. Kami senang berada disini dan ingin kembali lagi nanti," pungkasnya. (MT-01)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Manuell Angel Faaques, Sosok Dibalik VINCULOS . Silahkan membaca berita lainnya.

PROYEK IRIGASI , DPU bidang SDA kurang Mengawasi Pelaksana Pekerjaan.

Posted: 04 Aug 2018 01:29 AM PDT

Lumajang ( sekilasmedia com) di siyalir Proyek irigasi yang ada di desa pulo kec tempeh kab lumajang yang tingginya dengan sekitar 130cm dengan ketebalan 40cm /30cm tebel atas dengan panjang kurang lebih dar 500cm itu patauh di pertayakan dengan dana berapa asal dana dari mana tidak ada keterbukaan publik pasalnya, Tim dari Media ini Lansung Terjun ke lapangan fakta yang kita ketahui pekerjaan yang suda mencapai 90/% masih belum terpampang papan nama, Pelaksana Dan Cv Masih di Sembunyikan.

Namun menurut pantuan kita selaku kontrol sosial di lapangan dari segih kerjaan asal di garap, disitu yang kami ketaui dari segih pasangan batu raen bayak yang kecil dan bayak batu blontos/ batu bulat yang di bikin raen,selah kita Lihat di lapangan

Selaku kontrol sosial kita menemui salah pekerja yang sedang berada dilapangan berinisial nyo lansung kita mintai untuk keterangan lebih detil mengenai pasangan terutama dari batu raen yang tidak pantas untuk di bikin pasangan di depan /raen dia jawap ndah roh pak tayak dengan terkaitnya tanah yang untuk di bikin uruk pasangan / timbun kembali itu kan tanah orang pak apa suda ijin belum pak apa sudah tau orang yang puyak tanah tau pak gimana iya sempat kaget pak,

Dan sayapun sebagai awak media berusaha untuk mendatanggi kantor PU / pengairan dengan atas nama ibuk dia dua kali kita ketemui untuk bahas kerjaan yang bayak pelagaran tapi jawap buk dia suda ta catat untuk saya laporkan ke atasan malah sempat di tulis dengan kesalaan fisik pekerjaan kalauh tidak salah ada empat kesalaan namun fakta di lapangan tidak menampakan perubahan sama sekali alias nihil tidak ada perbedaan sama sekali malah malah hampir selesai pungkasnya (lkt) bersambung

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PROYEK IRIGASI , DPU bidang SDA kurang Mengawasi Pelaksana Pekerjaan. . Silahkan membaca berita lainnya.

PESAN BUAT "LBP" : JANGAN BUNUH PLN KAMI

Posted: 04 Aug 2018 01:19 AM PDT

"Pemerintah Akan Cabut Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, Juga Untuk Pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero)."

Ket Gambar : LUHUT BINSAR PANJAITAN

Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Media Nasional Obor keadilan | Jakarta | Sabtu ( 04/08 ) , Ya, jangan bunuh PLN kami. Kalimat ini semestinya diteriakkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Jangan bunuh PLN kami! Bukan hanya karena kami mencintai PLN habis-habisan.
Tapi karena rakyat yang sudah teraliri listrik tidak ingin kembali disergap gulita dan kembali ke 'zaman batu'. Bukan itu saja, karena masih ada sekitar 5.000 lagi desa yang belum menikmati aliran listrik sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan hampir 73 tahun silam.

Sejak pekan silam, rakyat negeri ini mencium aroma permufakatan jahat untuk membunuh PLN yang begitu menyengat. Atmosfir Indonesia yang dalam beberapa tahun ini terkoyak oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial, kini makin compang-camping saja.

Semua berawal dari pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Pajaitan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 20 Juli. Katanya, Pemerintah berencana mencabut domestic market obligation (DMO) batubara, termasuk untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero).

Asal tahu saja, pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri LHK Siti Nurbaya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Selain para pejabat publik tadi, rapat di Istana juga dihadiri Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir.

Ngawur berat
Menurut Luhut, rencana pencabutan DMO batubara itu dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan devisa dari ekspor batubara.

Dari sini diharapkan Pemerintah bisa menambal defisit transaksi berjalan. Katanya lagi, rencana ini akan dimatangkan hari ini (Selasa, 31 Juli) dalam rapat kabinet terbatas di Istana.

Sampai di sini bisa disebut Luhut ngawur berat. Entah karena dia 'hanya' seorang Jenderal dan bukan ekonom, atau ada penyebab lain sehingga bisa-bisanya opung ini menyodorkan alasan yang menyedihkan.

Dengan hitung-hitungan sederhana saja, bisa langsung diketahui menjual 25% batubara eks DMO ke pasar internasional hanya menghasilkan 'seupil' devisa dibandingkan dengan desifit transaksi berjalan yang menganga lebar,yang mencapai US$25 miliar.

Tidak percaya?
Yuk kita hitung. Tolong opung Luhut ikut memperhatikan hitung-hiitungan ini, ya. Sesuai Kepmen Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN.

Selanjutnya Kepmen ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, menyebutkan DMO harga batubara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal US$70 per ton untuk kalori 6.332 GAR, atau mengikuti Harga Batubara Acuan (HBA), jika HBA di bawah US$70/mt.

Data Kementerian ESDM memperkirakan total produksi batu bara pada 2018 mencapai 425 juta metric ton (mt).

Harga pasar batubara pada Juli 2018 tercatat US$104,65 per/mt. Jika 25% batubara jatah PLN yang 106 juta mt dijual ke pasar, maka pundi-pundi pengusaha batubara makin gendut karena bertambah US$11,12 miliar (106 juta mt X US$104,65).

Sebaliknya, bila menggunakan harga DMO yang US$70/mt, dari sini mereka hanya mengantongi US$7,44 miliar (106 juta mt X US$ 70). Dengan begitu ada selisih pendapatan US$3,68 miliar (US$11,12 - US$7,44).

Padahal Bank Indonesia menyatakan defisit neraca pembayaran selama 2018 diperkirakan sebesar US$25 miliar. Apa arti dari semua ini? Selisih harga itu sama sekali tidak signifikan.

Lain lagi dengan Menteri ESDM Achandra Tahar. Katanya, bukan volume DMO yang dicabut, tetapi DMO harga US$70 yang akan dibatalkan.

Maksudnya, pengusaha batubara tetap hanya diizinkan mengekspor maskimal 75% produksinya. Sisanya yang 25% harus diijual ke PLN, tapi dengan harga pasar US$104,65.

Kalau benar yang Archandra katakan, ini makin menegaskan tidak ada tambahan devisa dari pendapatan ekspor.

Tapi kalau tidak diekspor seluruhnya, dari sini pengusaha dapat tambahan penerimaan sebesar US$3,68 miliar yang mereka renggut dari kocek PLN. Dengan kurs BI hari ini yang Rp14.481, maka tambahan beban yang harus ditanggung PLN setara dengan Rp53,3 triliun. Itu artinya, PLN memang sedang dibunuh!

Tingginya harga batubara benar-benar membuat PT PLN babak-belur. Sampai September 2017, perusahaan ini hanya mampu meraup laba Rp3,06 triliun. Dibandingkan laba periode yang sama 2016 yang Rp10,98 triliun, laba ini terjun bebas hingga 72%.

Tragedi itu terus berlanjut. Baru sampai semester I 2018, PLN harus menderita rugi Rp6,49 triliun. Penyebabnya antara lain karena
Perseroan harus merogoh kocek lebih dalam sampai Rp 16,8 triliun hanya untuk belanja batubara.

Sialnya, lagi, kerugian tadi sama sekali bukan karena manajemen di bawah komando Soafyan Basir tidak becus. Justru kemampun menangguk laba hingga Rp10,98 triliun tadi menjadi bukti keandalan mereka. PLN rugi berat karena tingginya harga batubara yang dibeli dan harus menanggung ongkos pencitraan rezim sekarang yang ingin tetap kinclong dan tampak jagoan di mata rakyatnya.

Betapa tidak, di tengah lonjakan harga energi primer yang digunakan pembangkit listrik (BBM, Solar, Gas, batubara), PLN tidak boleh menaikkan harga jual listrik.

Bukan itu saja, PLN juga dikepung naiknya harga pembelian listrik dari IPP, menanggung beban dalam melaksanakan Public Service Obligation (PSO), dan penugasan Pemerintah untuk pencapaian 100% elektrifikasi.
Belum lagi, perusahaan ini juga terlibat dalam mega proyek super ambisius, pembangunan pembangkit 35.000 MW!

Sebaliknya, simak betapa dahsyatnya keuntungan para petambang batubara dari melonjak-lonjaknya harga komoditas ini di pasar dunia. PT Adaro Energy Tbk, misalnya, sampai triwulan III-2017 berhasil meraup laba sebesar US$495 juta, naik 76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ini setara dengan Rp 7,17 triliun! Itu baru Adaro saja. Diperkirakan brankas 10 pengusaha besar batubara dari mendapat tambahan pendapatan durian runtuh ini sekitar Rp66Trilyun. Merekalah yang menguasai 60% produksi pada 2017.

Sudah puluhan tahun
Sekadar perbandingan saja, pada periode Januari-Februari 2018 Pertamina langsung berdarah-darah sebesar Rp 3,9 triliun saat rezim ini menerapkan kebijakan BBM satu harga.
Padahal, kewajiban ini baru berlangsung 'seumur jagung'.

Apakah Pemerintah tahu dan mau tahu, bahwa kebijakan satu harga sudah dilakukan PLN sejak puluhan tahun silam.

Bisakah para birokrat yang gaji dan fasilitas berlimpahruahnya dibayar dari uang rakyat itu membayangkan, betapa dahsyatnya beban dan kerugian PLN saat mengalirkan listrik di daerah-daerah _terluar, terpencil, dan tertinggal (3T)_.

Bisakah dan maukah mereka menghitung harga tiap batang tiang listrik yang dipancangkan PLN dan berapa harga per meter kabel yang direntang melintasi lembah dan gunung, melewati pinggir-pinggir hutan hanya untuk menerangi beberapa puluh rumah di pedesaan itu? Berapa investasi dan biaya pokok produksi listrik yang harus ditanggung PLN dengan semua itu? Dan tahukah Luhut serta para koleganya yang ikut rapat di ruang sejuk dengan camilan lezat di Istana Jumat silam, bahwa penduduk desa itu menikmati harga subsidi yang amat murah.

Sekadar info saja, pada bulan kedua mereka langsung menunggak membayar listrik karena memang rakyat di sana teramat miskin. Di sisi lain, PLN tidak boleh memutus aliran listrik, selamanya. Ya, selamanya demi citra moncer rezim di mata rakyatnya.

Dipaksa jadi Pengemis
Luhut dan orang-orang 'keren' itu boleh saja berdalih, ada mekanisme guna menutup tambahan beban biaya PLN.
Konon, Pemerintah bakal menaikkan subsidi kepada PLN.
Uangnya bersumber dari iuran pengusaha batubara yang dikutip US$2-US$3/mt dari ekspor mereka. Fulus ini akan dikelola oleh suatu badan yang kelak akan dibentuk.

Bukankah cara ini sama saja dengan memaksa PLN jadi pengemis yang berharap pada belas kasihan Pemerintah dan badan yang bakal dibentuk?
Lagi pula, tambahan subsidi dari iuran itu dipastikan tidak akan cukup menutup beban biaya PLN. Tambahan beban PLN akibat pembatalan DMO diperkirakan mencapai US$3,68 miliar. Sedangkan iuran yang terkumpul hanya US$1,06 miliar, alias masih kurang US$2,62 miliar.

Luhut, Archandra (entah bagaimana dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan), dan kawan-kawannya itu harusnya juga paham betul, bahwa perlu waktu untuk mengumpulkan iuran tadi. Apalagi badannya saja belum dibentuk. So, pasti ada time lag yang panjang untuk itu. Di sisi lain, berbagai beban PLN itu tidak bisa ditunda, hanya dengan alasan menunggu datangnya sumbangan terebut.

Absurd luar biasa
Tidak bisa tidak, otak waras rakyat dan siapa pun yang nuraninya masih hidup akan berpikir benar-benar telah terjadi permufakatan jahat oleh penguasa dan pengusaha untuk membunuh PLN. Pertemuan Jumat di Istana itu juga sebuah peristiwa, absurd luar biasa.

Bagaimana mungkin pertemuan sepenting itu, yang bakal menentukan hidup-matinya PLN, namun produsen setrum pelat merah itu sendiri tidak diundang. Tidak diajak bicara. Tidak ditanya pendapat dan sarannya? Sebaliknya, rapat justru menghadirkan pengusaha batubara yang diwakili Boy Tohir.

Kehadiran Boy dan tidak diundangnya PLN pada rapat tersebut, patut diduga menjadi konfirmasi betapa dahsyatnya lobi-lobi pengusaha batubara kepada para pejabat kita. Silakan, siapa di antara kalian peserta rapat yang bisa menampik dugaan tersebut. Syaratnya, penjelasannya harus logis dan masuk nalar sehat.

Siapa pun tahu, Luhut adalah jenderal yang juga pengusaha. Bisnisnya merambah banyak bidang, termasuk tambang batubara. Dengan fakta seperti ini, tidak heran bila Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menduga wacana tersebut secara personal merupakan bentuk conflict of interest seorang Menko Maritim.

Pada titik ini, sungguh benar-benar diperlukan kemampuan ekstra untuk memahami nalar Pemerintah dalam menelurkan kebijakan. Sayangnya, seringkali rakyat tetap saja tidak mampu menangkap apa sejatinya karep Pemerintah dengan peraturan yang diterbitkan.

Coba bayangkan, apa jadinya kalau PLN benar-benar gulung tikar? Siapa yang bakal memproduksi dan memasok listrik. Jangankan bicara soal tugas mengaliri listrik bagi 5.000 desa yang masih gelap-gulita di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Lha wong untuk memasok 67 juta pelanggan PLN, termasuk industri, bisnis, dan 63 juta pelanggan rumah tangga saja wassalam.

Sebagai rakyat, saya berhak bertanya, dong. Pak Presiden, PLN itu milik Pemerintah bukan, sih? Kalau iya, mengapa ada wacana bakal mencabut beleid DMO batubara yang dipastikan bakal menggiring PLN ke tubir kematian? Tidakkah sampeyan tahu bahwa wacana itu bakal kian memperkaya pengusaha batubara yang sudah kelewat sangat kaya raya? Apakah sebagai Presiden, sampeyan juga dan menyadari, bahwa rencana membatalkan DMO batubara akan berdampak sangat besar dan amat buruk, bukan hanya bagi PLN tapi juga bagi rakyat Indonesia penikmat listrik?

Jadi, please, jangan bunuh PLN kami! [*]

Jakarta, 31 Juli 2018

Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
[MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN ]
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PESAN BUAT "LBP" : JANGAN BUNUH PLN KAMI . Silahkan membaca berita lainnya.

Dipengaruhi Miras, Mio Tabrak Pejalan Kaki di Depan Bank Panin Jayapura

Posted: 04 Aug 2018 12:48 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura Kota, Provinsi Papua menangani kasus laka lantas antara Sepeda Motor (SPM) Yamaha Mio dengan pejalan kaki yang terjadi di Jalan Samratulangi tepatnya di depan Bank Panin Jayapura, Jumat (3/8) Pukul 07.30 Wit.

SPM Yamaha Mio J nomor polisi DS 5729 R yang dikendarai oleh Samuel Kambu (41) dalam keadaan dipengaruhi minuman keras hingga hilang kendali kemudian menabrak dua pejalan kaki.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH.,S.IK melalui Kasat Lantas AKP Andyka Aer, S.IK saat di konfirmasi membenarkan pihaknya telah menangani kasus laka lantas yang terjadi tadi pagi di jalan samratulangi depan bank panin.

Dijelaskan bahwa kejadian terjadi saat SPM Yamaha Mio yang dikendarai oleh Samuel Kambu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

Lanjut Kasat, sesampainya di TKP pengendara mio hilang kendali sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang melaksanakan jalan pagi hingga mengakibatkan dua pejalan kaki yakni Robiansyah (35) dan Muh. Abdul Kadir (52) mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke RS Marthen Indey/Aryoko untuk mendapatkan perawatan medis.

"Sementara untuk pengendara SPM Yamaha Mio beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Jayapura kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mengakibatkan dua korban pejalan kaki mengalami luka-luka," Terang AKP Andhyka Aer, S.IK.(HumasPoldaPapua)

Film 22 Menit Ternyata Banyak Peminatnya, Bahkan Kapolres Belawan dan Danyon Marhanlan I Belawan Ikutan Nobar di Suzuya

Posted: 04 Aug 2018 12:44 AM PDT

Media Nasional Obor Keadilan| Medan-Sumut | Film 22 Menit " yang saat ini ditayangkan di setiap Bioskop dan Studio XXI itu banyak peminatnya. Bahkan Kapolres Pelabuhan Belawan dan Danyon Marhanlan I Belawan ikutan nonton bareng di Mall Suzuya Marelan, Jumat (4/8/2018).

Nonton bareng (Nobar) Kapolres Pelabuhan Belawan bersama Danyon Marhanlan I Belawan di Studio XXI Mall Suzuya itu tampak diramaikan ratusan penonton dan puluhan anggota FKPPI 0201/BS Medan.

Durasi film tak lebih dari satu jam yang di sutradarai oleh anak bangsa itu terlihat sangat banyak peminatnya. Tiga Studio XXI di Mall Suzuya saat itu serentak menayangkan Film 22 Menit ' tersebut.

Mulai dari anak-anak, remaja, para orangtua, hingga puluhan anggota FKPPI.

Film yang menayangkan bagaimana Polisi memerangi aksi teror yang terjadi di Jalan MH Thamrin Jakarta yang terjadi pada 14 Januari 2016 lalu. Aksi teror yang telah meluluhlantakan norma kemanusiaan di negeri ini setidaknya menjadikan pembelajaran bagi para penonton, bahwa perbuatan para Teroris tersebut telah menciderai norma dan nilai kemanusiaan yang selama ini di junjung tinggi di Indonesia.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis didampingi Danyon Marhanlan I Belawan, Letkol James Munthe usai acara Nobar Film 22 Menit itu terlihat sepakat menyampaikan kepada para wartawan, bahwa kegiatan Nobar tersebut tidak lain untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta membangun semangat untuk melawan aksi terorisme dan deradikalisme.

"Film 22 Menit suguhan tontonan terbaik anak bangsa ini sangat baik dan harus terus diputar di Bioskop Indonesia. Film ini juga tidak semata menjadi tontonan saja, tapi kita harus mengambil hikmah dari film itu, " tutur AkBP Ikhwan Lubis yang diaminkan oleh Letkol James Munthe.

Pantauan wartawan, selain Kapolres Pelabuhan Belawan dan Danyon Marhanlan I Belawan, acara Nobar Film 22 Menit itu juga terlihat para pejabat utama Polres, mulai dari Kabag Ops Kompol Erinal, Kabag Ren Kompol Eddy Suprianto, Kasat Narkoba Edy Safari, Ormas FKPPI, masyarakat dan para media, mulai dari media elektronik, cetak dan media online.
(Sofar Panjaitan)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Film 22 Menit Ternyata Banyak Peminatnya, Bahkan Kapolres Belawan dan Danyon Marhanlan I Belawan Ikutan Nobar di Suzuya . Silahkan membaca berita lainnya.

LOMBA DACIL DIHARAP LAHIRKAN DA'I MASA DEPAN KAB.LUMAJANG

Posted: 04 Aug 2018 12:29 AM PDT

Lumajang,Sekilasmedia.com- -- Ketua TP PKK Kab. Lumajang, Hj. Tutuk As'at, membuka Lomba Da'i Cilik bagi siswa/siswi TK/RA/ABA se Kabupaten Lumajang, di Pendopo Kabupaten Lumajang, Sabtu (4/8/2018).

Lomba Dacil tersebut merupakan rangkaian memperingati HUT RI ke 73 Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Ny. Tutuk As'at. Mengharapkan, Lomba Da'i itu, dapat melahirkan dai-dai masa depan di Kabupaten Lumajang. "Bagaimanapun anak-anak ini yang akan menjadi dai-dai di Kabupaten Lumajang," ujarnya.

"Pendidikan karakter dan agama sangat penting untuk anak usia dini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi anak-anak," Imbuhnya.

Lebih lanjut, Ny. Tutuk As'at meminta para guru, agar lebih kreatif dalam menyajikan pendidikan sehingga anak-anak lebih mudah untuk memahami.

Dalam kesempatannya Ketua Panitia, Dwi Sri Andini., melaporkan, bahwa Lomba Da'i tersebut bertujuan untuk menggali dan menumbuhkembangakan potensi islami yang ada pada diri anak-anak, memberikan penghargaan bagi siswa/siswi TK/RA/ABA yang memiliki potensi sebagai dai, serta memenuhi hak anak berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa.

Kegiatan itu diikuti oleh 29 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Bertindak sebagai juri pada Lomba Da'i tersebut, Mudhofar, S. Ag., M.Si., Drs. Yusuf Wibisono, M.Si., dan
Ust. Abdul Haris,"pungkasnya.(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang LOMBA DACIL DIHARAP LAHIRKAN DA'I MASA DEPAN KAB.LUMAJANG . Silahkan membaca berita lainnya.

DIRGAHAYU SDN 05 PASIRIAN BERSAMAAN DENGAN HUT RI KE 73 KECAMATAN PASIRIAN TAMPILKAN BERANEKA RAGAM TARIAN TRADISIONAL

Posted: 04 Aug 2018 12:29 AM PDT

Lumajang (sekilasmedia.com) Dirgahayu SDN 05 Pasirian yang Ke 61, juga bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik indonesia.tepatnya di Kecamatan Pasirian dan itu semua sudah jauh - jauh hari dipersiapkan beberapa ragam aneka kegiatan, sebuah tarian - tarian dalam acara tersebut masyarakat Tua,muda - mudi berbondong - bondong untuk menyaksikan tari demi tarian tradisional yang ditampilkan.

SDN 05 Pasirian kibarkan Kreasi sebuah Tari Rancak Madura, Tari Manuk Dadali, Tari Syantik yang didukung oleh Sanggar Budaya Cindy,ketiga tarian tersebut diperankan oleh anak SDN 05 Kelas III A. dan masing - masing Kelas juga sudah mempersiap tarian - tarian tradisional.

Kepala UPT Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Drs. Imam saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa Dirgahayu SDN 05 bertepatan pada HUT RI yang ke 73 ini Pertama untuk meningkatkan talenta anak didik kami, selanjutnya untuk melestarikan kebudayaan tradisional indonesia supaya tetap melekat kepada generasi penerus bangsa,"pungkasnya(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DIRGAHAYU SDN 05 PASIRIAN BERSAMAAN DENGAN HUT RI KE 73 KECAMATAN PASIRIAN TAMPILKAN BERANEKA RAGAM TARIAN TRADISIONAL . Silahkan membaca berita lainnya.

BABAK BELUR, PEMUDA TEMPUREJO, DIKROYOK HINGGA PINSAN DAN KEPALA BLAKANG TELINGA LUKA ROBEK

Posted: 04 Aug 2018 12:29 AM PDT

LUMAJANG .sekilas media.com.
Na'as nasib yang dialami Dedy Purnama Riduwan, (27) Warga Dusun. Umbulrejo Rt 02 Rw 02, Desa, purorejo, Kec. Tempursari, Kab.Lumajang. Kamis (02/8/2018) sekira jam 22.wib, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan hingga wajah dan sejumlah bagian tubuhnya mengalami babak belur, kepala belakang telinga juga luka robek.bukan hanya itu saja, daun telinganya juga mengalami robek karena terkena hantaman benda tumpul.sekarang
Korban pun masih terkapar dipuskesmas terdekat.

Kejadian tersebut bermula saat korban mendatangi kawasan pantai wisata TPI, Dusun Karangmenjangan, Desa Bulurejo Kec. Tempursari Kab.Lumajang, untuk melihat warung milik ayahnya, setelah hendak pulang tiba-tiba ada pemuda tak jauh dari lokasi warung milik ayahnya melihat kepada korban, korban yang tak merasa nyaman karena dilihat terus kemudian dirinya bertanya kepada pemuda yang terus menerus melihat dirinya.
dan dari sanalah penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi, setelah Dedyk sebagai korban hendak pulang, di jalan dihasang 5 orang dan salah satunya adalah pemuda yang melihatnya saat berada diwarung milik ayahnya.

"Saya dihajar hingga tak sadarkan diri, telinga, hidung dan mulut saya mengeluarkan darah mas",Ujar Dedyk korban penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

Lebih lanjut korban juga menceritakan perkelahian yang tak seimbang itu harus terjadi karena korban dihadang dan dihajar oleh kelima pelaku tersebut, sempat diceritakan pula bahwa dirinya saat terjatuh kepalanya juga diinjak-injak.

"Sempat ingat kepala saya dan bagian tubuh yang lain diinjak dan ditendang",Lanjutnya.

Sementara itu Kapolsek Tempursari, AKP Budi Santoso, SH, membenarkan kasus tersebut terjadi di TKP sekitaran TPI, sejauh ini kasusnya sudah ditangani pihak Polsek Tempursari.

"Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, langsung kami melakukan pengejaran terhadap para pelaku",Ucapnya.

Polisi masih berhasil mengamankan 2 orang pelaku, sedangkan pelaku yang lainnya masih dalam pengejaran petugas.

"2 pelaku berhasil kami amankan, sementara pelaku lain masih kami lakukan pengejaran, dan sejauh ini kami masih mendalami kasus tersebut",Pungkasnya. ( Pi'i/shelor )

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BABAK BELUR, PEMUDA TEMPUREJO, DIKROYOK HINGGA PINSAN DAN KEPALA BLAKANG TELINGA LUKA ROBEK . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolresta sidoarjo menjenguk Evan saputra yang sedang sakit

Posted: 04 Aug 2018 12:19 AM PDT

Sidoarjo Sekilasmedia.com-Evan Saputra umur 11 th .warga Desa Kebaron Rt 4,Rw 1 Kecamatan Tulangan Sidoarjo dia sedang menderita lumpuh sejak lahir. Dan hari ini mendapatkan bantuan kursi roda dari Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji.

Evan anak kedua dari pasangan suami Adi Suprap Pramono (44) istri Fitriawati (36) Evan mengalami kelumpuhan sejak umur dua bulan. Kondisi Evan saat ini hanya bisa berbaring dan sekali-kali di gendong oleh ibunya.

Menurut keterangan Adi orang tua Evan sejak umur dua bulan sering badannya panas berlebihan hingga kejang-kejang. Pernah di bawa ke rumah sakit umum Sidoarjo. Namun hingga saat ini pihaknya belum mengetahui penyakit yang di derita oleh Evan.

"Evan lahir normal dalam usia kandungannya selama 9 bulan. Dan pada saat lahir berat badan Evan juga normal sekitar 2,9 Kg, " tambah Adi.

Adi menerangkan, Evan sudah melakukan terapi di RSUD Sidoarjo setiap minggu sekali, selama dua tahu, namun anehnya penyakit Evan belum juga sembuh. Saya tidak mengetahui secara persisnya kenapa bisa begini. Padahal anak pertama tidak ada masalah.

"Anak kami yang pertama normal tidak masalah , bahkan sudah duduk di bangku kelas 12 SMA Swasta di Tulangan Sidoarjo," bilangnya

Sementara itu di tempat yang sama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, setelah pihaknya mendapatkan informasi dari mitra Polresta, bahwa ada anak yang kurang sehat. Setelah mendatangi lokasi ternyata benar.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh dokkes Polresta Sidoarjo adik Evan mengalami radang otak," kata Himawan.

Himawan menjelaskan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan kordinasi dengan Kecamatan, untuk mengetahui perkembangan kesehatannya. Akan di bawa ke rumah sakit, nanti hasil diagnosa dokter akan kordinasi dengan pihak rumah sakit. Supaya dilakukan opservasi, nanti hasilnya apa dokter yang menentukan.

"Karena yang bersangkutan memiliki BPJS, nanti pihak kecamatan yang terus melakukan pemantauan perkembangannya, yang jelas harus segera ditangani," jelasnya ( sud )
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolresta sidoarjo menjenguk Evan saputra yang sedang sakit . Silahkan membaca berita lainnya.

Polisi Tangkap Pemuda Argapura Pembawa 3 Butir Amunisi

Posted: 03 Aug 2018 11:49 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seorang pemuda DP (20) yang berstatus mahasiswa juga merupakan warga Argapura diamankan Aparat Kepolisian karena membawa amunisi bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura. Jumat (3/8) pukul 11.30 wit.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH.,S.IK melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Iptu Joko Proyogo, S.Sos saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang calon penumpang KM. Gunung Dempo karena kedapatan membawa 3 butir amunisi tanpa ada surat ijin.

Kapolsek menjelaskan, saat personil kami sedang melaksanakan pengamanan dan razia barang-barang bawaan terhadap para calon penumpang, pelaku hendak naik keatas kapal melalui pintu samping.

Lanjut Kapolsek, saat itu anggota kami merasa curiga dengan gerak gerik pelaku sehingga pelaku DP di bawah ke tempat pemeriksaan tiket serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa tas selempang dan berhasil menemukan 3 butir amunisi aktif.

"Atas temuan tersebut pelaku DP (20) beserta barang bukti di bawah ke Mapolres Jayapura Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kepemilikan amunisi tersebut," Terang Iptu Joko Prayogo, S.Sos.(HumasPoldaPapua)

Polres Jayapura Serahkan 2 Penyimpan Ganja ke Kejari

Posted: 03 Aug 2018 11:49 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota, Provinsi Papua kembali menyerahkan dua tersangka penyalahgunaan narkotika ke Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (03/08) Pukul 11.30 Wit.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Kasat Narkoba AKP MBY Hanafiah, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan penyerahan kedua tersangka yakni RZY (20) dan JA (32) ke Kejaksaan Negeri Jayapura.

Lanjut Kasat, kedua tersangka merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Ganja dimana mereka ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda.

"Selain menyerahkan kedua tersangka kami juga menyerahkan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 598,2 gram," Ungkap AKP MBY Hanafiah, S.IK.

Dirinya juga menambahkan, RZY dan JA diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum karena berkas penyidikan keduanya telah dinyatakan lengkap / P.21 dan akan dilakukan proses selanjutnya di sidang pengadilan atas perbuatannya yang telah melanggar UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika.(HumasPoldaPapua)

Nadjamuddin, Landasan Indonesiana Harus Miliki Platform Rakit Potensi Budaya

Posted: 03 Aug 2018 11:10 PM PDT

Ambon,MollucasTimes.Com-Dalam rangka membuat landasan Indonesiana, harus ada platform yang sistematik untuk merenda,meramu serta merakit seluruh potensi budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini ditegaskan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementaerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si usai menghadiri Indonesia-Spain Musicall Collaboration VINCULOS FOR INDONESIA 2018, di Taman Budaya, Sabtu 4/08/18.

"Untuk itu harus dihadirkan kurator untuk mengarahkan seluruh penampilan yang dapat dikemas secara kualitatif bertaraf Internasional. Sehingga dengan demikian semua penampilan harus memiliki nilai tersendri tidak hanya asal menyanyi, main musik maupun teater. Ini yang menjadi landasan dalam merakit seluruh budaya yang ada di Indonesia," ungkap Ramly.

Dikatakan, penampilan VINCULOS dari Spanyol ini menjadi salah satu pembelajaran bagi musisi dan seniman di Maluku.

"Kita harus bangga karena orkestra dari luar negeri bersedia datang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pengalaman maupun pembelajaran bagi para musisi, pegiat seni, maupun masyarakat luas di Kota Ambon," paparnya.

Ramly mengakui, pada tahun 2017 lalu VINCULOS telah tampil Sumatera Utara tepatnya di Toba Samosir.

"Jadi, penampilan di Indonesia bukan untuk pertama kali. Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya akan terus meanggalakan kegiatan semacam ini untuk memperkaya budaya serta menambah khazanah diplomasi budaya Indonesia. Contohnya kolaborasi antara VINCULOS dan seni tiup Kuli Bia dari Negeri Hutumuri secara khusus menghidupkan kembali budaya maupun adat yang hampir terlupakan," jelasnya

Dirinya berjanji, pihaknya setiap tahun akan mengundang orkestra dari berbagai belahan dunia menggelar pentas di Indonesia.

"Ini akan menjadi agenda tahunan bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk Kota Ambon memperoleh giliran juga," timpalnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler menambahkan Indonesia-Spain Musiccal Collaboration yang digelar adalah sebagai bagian persiapan Ambon sebagai Kota Musik Dunia.

"Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pariwisata serta Ambon Office Music (AMO) dalam upaya menyiapkan Ambon untuk ditetapkan oleh UNESCO sebagai Kota Musik Dunia pada 2019 yang akan datang. Mari kita semua bersiap dan membenahi apa saja yang diperlukan guna mendorong percepatan pengesahan Ambon sebagai Kota Musik Dunia," himbau Hadler. (MT-01)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nadjamuddin, Landasan Indonesiana Harus Miliki Platform Rakit Potensi Budaya . Silahkan membaca berita lainnya.

Polisi Tangkap Pemuda Argapura Pembawa 3 Butir Amunisi

Posted: 03 Aug 2018 10:08 PM PDT

Kapolsek menjelaskan, saat personil kami sedang melaksanakan pengamanan dan razia barang-barang bawaan terhadap para calon penumpang, pelaku hendak naik keatas kapal melalui pintu samping.

Polres Jayapura Serahkan 2 Penyimpan Ganja ke Kejari

Posted: 03 Aug 2018 09:58 PM PDT

Lanjut Kasat, kedua tersangka merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Ganja dimana mereka ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda.

"Selain menyerahkan kedua tersangka kami juga menyerahkan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 598,2 gram," Ungkap AKP MBY Hanafiah, S.IK.

Danramil 14/PR Berikan Arahan Kepada Pendaftar Calon Prajurit TNI-AD

Posted: 03 Aug 2018 09:54 PM PDT

Foto : Danramil 14/Pasie Raja didampingi Babinsa memberikan arahan kepada peserta cslin prajurit TNI-AD

Media Nasional Obor Keadilan | ACEH SELATAN - TNI-AD membuka peluang bagi generasi muda yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit Bintara PK TNI-AD tahun 2018. Tahapannya mulai dari pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, tes pengujian dan pemilihan secara selektif sampai diangkat menjadi prajurit siswa.

Danramil 14/Pasie Raja Kapten Inf Panarimo saat menerima kedatangan peserta calon pendaftar prajurit Bintara PK TNI-AD dikantornya, Jumat (03/08/2018) menyampaikan agar selalu berdoa kepada Allah SWT dan memohon restu kedua orangtua.

"Itu modal utama untuk melangkah meraih cita-cita yang mulia tanpa harus mengeluarkan biaya. Keridhaan Allah dan orangtua akan memuluskan langkah perjuangan selanjutnya," kata Danramil Pasie Raja Kapten Panarimo.

Selanjutnya, Panarimo juga memberikan arahan, menjadi prajurit TNI-AD bukan perkara yang mudah, bagi calon butuh persiapan yang matang termasuk memiliki mental dan fisik yang baik.

"Berlatihlah dari sekarang, persiapkan diri. Kematangan otak dan fisik akan diuji dalan tahapan tes seperti psikologi, mental ideologi dan kesegaran jasmani, maka raihlah nilai yang tinggi," jelasnya.

Dalam arahannya, Panarimo juga mengingatkan peserta calon prajurit harus bersih dari pengaruh narkoba karena TNI-AD butuh prajurit yang sehat dan tangguh.

"Jika terpengaruh dengan narkoba lebih baik mundur karena jika peserta bermental narkoba akan terlihat pada saat tes," ujar Panarimo kepada calon prajurit TNI-AD.

Selain itu, Danramil berpesan ada hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan tes nantinya yaitu kerapihan oakaian dan sopan santun serta kelengkapan bahan administrasi (Hanmin) yang akan dibawa ke Ajenrem dan Ajendam.

"Ini penting diperhatikan, sebelum berangkat persiapkan semua dan cek Hanmin jangan sampai ketinggalan," pintanya.

"Jangan lupa, hari senin tanggal 6 Agustus 2018 seluruh calon agar berkumpul di Tapaktuan Makodim 0107/Asel," timpal Kapten Panarimo.

Yang terakhir, Kapten Panarimo menghimbau kepada calon peserta yang akan mendaftarkan diri menjadi prajurit Bintara PK TNI-AD agar senantiasa menjaga faktor keamanan dan tetap semangat.

"Selama dalam perjalanan mengikuti tes atau dalam proses tahap uji untuk adik-adik sekalian agar jaga faktor keamanan serta jangan mudah putus asa. Kami berharap semuanya lulus dan menjadi prajurit TNI-AD," demikian pungkasnya.

Menurut data yang diperoleh dari Koramil setempat, diantara peserta calon yang mendaftar menjadi prajurit Bintara TNI-AD dari Kecamatan Pasie Raja adalah Ade Ardiansyah asal Desa Silolo dan Jerry Adolf Frans Purba
alamat Desa Ujung Padang Asahan.(has)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Danramil 14/PR Berikan Arahan Kepada Pendaftar Calon Prajurit TNI-AD . Silahkan membaca berita lainnya.

Tanah Milik Bu Yatmi Ahli warisnya (alm) Alin bin Embing Dirampok Oleh PT Jaya Real Property (JRP) Pengelola Mall Xchange Bintaro Oknum Aparat Pun Ikut Serta.

Posted: 03 Aug 2018 09:19 PM PDT

KARNY ILLYAS PUN DI SENTIL , DINILAI TOPIK ILC SELALU BERPUTAR PUTAR DI ELIT POLITIKUS : SESEKALI BAHAS OKNUM APARAT PEMBEKING MAFIA TANAH DONG ( "POLY" )

Teks foto: Ahli Waris Bu Yatmi , warisnya (alm) Alin bin Embing . Bersama Team Pembela atas Lahannya yang diDirampok Oleh PT Jaya Real Property (JRP) Pengelola Mall Xchange Bintaro Oknum Aparat Pun Ikut Serta.

TANGERANG | Media Nasional Obor keadilan | Acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu oleh Karni Ilyas disindir. Pembahasan yang sering ditampilkan dianggap tidak menyentuh pada kepentingan rakyat kecil, tetapi lebih pada tema-tema yang menyangkut kepentingan elit saja.Tokoh pemuda Maluku Tenggara Poly Betaubun Key mengaku dirinya tidak pernah mendengar atau menonton ILC membahas soal kasus sengketa atau perampasan tanah milik rakyat.

"Jangan membahas soal itu-itu saja. Keseringannya yang dibahas soal politik. Kalau pun persoalan hukum tidak menyentuh pada kepentingan rakyat," kata Poly, Jumat (3/8). Poly menyarankan agar ILC membahas persoalan sengketa atau perampasan tanah milik rakyat yang dilakukan oleh mafia tanah bekerjasama dengan oknum aparat.

Dicontohkannya, maraknya kasus perampasan tanah di Tangerang Selatan. Poly menyebutkan dua kasus perampasan tanah di Tangsel, yaitu di Jalan Beruang, Pondok Ranji dan mal Xchange Bintaro, Pondok Jaya.

"Dua kasus perampasan tanah ini sangat jelas sekali keterlibatan oknum aparat dan tidak ada sanksi yang diberikan pada oknum aparat tersebut," ucapnya.
Dipaparkan Poly , penyelesaian kasus perampasan tanah yang luasnya sekitar 7.500 m2 di Jalan Beruang sangat berbelit-belit. Ungkapnya, kasus ini mandeg di kepolisian.
"Tidak ada kejelasan. Perampasan dilakukan oleh seorang yang memang sudah sering dilaporkan, tapi orang itu tidak pernah ditindak," tukas Poly.

Sementara itu, kasus lainnya yaitu dugaan perampasan tanah di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren yang digunakan untuk kepentingan mal Xchange Bintaro.

"Dari bukti-bukti yang ada di antaranya putusan Pengadilan Agama (PA) Tangerang Selatan tentang Penetapan Ahli Waris No. 233/Pdt.P/2010/PA.Tgr tanggal 17 Mei 2010 menegaskan tanah seluas 11.200 m2 tidak pernah diperjualbelikan atau ganti kepemilikannya , bukan milik PT Jaya Real Property (JRP) selaku pengelola Mall Xchange Bintaro. Tanah ini milik Ibu Yatmi, selaku ahli waris (alm) Alin bin Embing," papar Poly.

Lanjut Poly, di acara ILC nanti, Karni Ilyas bisa menanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti Menteri Agraria/Kepala BPN, Kapolri, Komisi II dan III DPR."Undang juga Wali Kota, Camat, dan Lurah. Kenapa semuanya harus diundang dan dimintai keterangannya, karena masalah tanah ini melibatkan banyak pihak. Mafia tanah sudah masuk ke segala lini," imbuhnya. Poly heran, bagaimana bisa mal Xchange mendirikan bangunan di tanah yang bukan miliknya.

Padahal secara legalitas dan izinnya tidak sesuai sebagai mestinya. "Ini yang jadi pertanyaan besar untuk Wali Kota Tangsel Ibu Airin,"tuturnya.

Untuk Kepala BPN Tangsel, Poly mempertanyakan bagaimana caranya pelaku perampasan tanah bisa memiliki sertifikat tanah tersebut. "Dasarnya dari mana? Tidak pernah ada transaksi jual beli atau pengalihan kepemilikan, Akta Jual Beli (AJB) tidak ada, tapi kok sertifikat bisa timbul," terang Poly.
"Dari surat keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Pondok Jaya No 593/103-Pem tertanggal 2 Agustus 2018 menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen-dokumen peralihan terhadap tanah Letter C Nomor 428 Persil 63 D.I atas nama ahli waris Ibu Yatmi," lanjutnya.

"Poly mengaku dirinya sudah melaporkan kasus-kasus perampasan tanah di wilayah Tangsel ke banyak pihak. Untuk kasus di Jalan Beruang dilaprkan ke Presiden Jokowi, Menko Polhukman, Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg), Menteri Agraria/Kepala BPN, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya."

"Sedangkan kasus mal Xchange kami melaporkan ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Mensekneg, Menteri Agraria/Kepala BPN, dan Wali Kota Tangsel. Dalam waktu dekat ini saya akan kembali ke Mensekneg untuk menagih janji Presiden Jokowi. Seperti Pak Jokowi bilang, saya ini mata-matanya beliau," pungkasnya.[ Red/Team OK ]

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tanah Milik Bu Yatmi Ahli warisnya (alm) Alin bin Embing Dirampok Oleh PT Jaya Real Property (JRP) Pengelola Mall Xchange Bintaro Oknum Aparat Pun Ikut Serta. . Silahkan membaca berita lainnya.

LIMA DARI PELAKU PENGEROYOKAN DUA PELAKU DIJEBLOSKAN KE PENJARA ,TIGA PELAKU LAINYA MASIH BURON

Posted: 03 Aug 2018 09:19 PM PDT

Lumajang (sekilasmedia.com) Dikawasan wisata dusun karangmenjangan Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang telah digegerkan terjadinya pengeroyokan dimuka umum, yang mengakibatkan korban mengalami luka cukup serius memar dimulut dan robek dibagian pelipis telinga lecet, hingga korban harus masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara itensif.kamis (2/8) jam 22.40 Wib.

Diketahui korban bernama dedi Purnama Riduwan (29) warga tempurejo Kecamatan Tempursari .Ke lima pelaku pengerokan tersebut diantaranya bernama . yat sangkok,rohman basir,dedy,uji,yg satunya belum diketaui namanya dan kelima pelaku itu diketahui warga bulurejo kecamatan tempursari,namun dari lima pelaku dua pelaku yang ditangkap dan diamankan dimapolsek tempursari guna proses lebih lanjut,untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya secara hukum.sementara tiga pelaku lainya melarikan diri.

Para pelaku pengeroyokan tersebut ditangkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-16/VIII 2018/JATIM/RES LMJ/SEK TMS, tanggal 02 Agustus 2018, atas kasus pengeroyokan yang dilakukannya bersama lima rekannya yang lain, hingga menyebabkan korban dedy trauma dan masuk rumah sakit.

Kapolsek Tempursari AKP.Budi Santoso saat dikonfirmasi Awak media,melalui Via Hp mengatakan ,benar mas telah terjadi pengerokan kepada dedy diwisata Pantai TPI Dusun Karangmenjangan Desa Bulurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Masih menurut Kapolsek Tempursari,Bermula korban ke Warung Ikan Bakar milik orang tuanya di Wisata Pantai TPI Dusun Karangmenjangan Desa Bulurejo, sepulangnya dari warung, Korban dan pelaku saling pelototan hingga timbul cekcok,terjadi duel hingga dedy dikeroyok lima orang, dengan perkelaian yang tidak seimbang dedy menjadi bulan - bulanan dihajar hingga babak belur,yang mengakibatkan masuk rumah sakit,"terangnya

Lebaih lanjut, Ia menambahkan diduga pelaku dipicu dendam dengan korban.atas perbuatanya pelaku melakukan tindak pidana dimuka umum dan bersama - sama melakukan penganiayaan dan kekerasan, pelaku dijerat pasal 170 KUHP. dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,"pungkasnya (kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang LIMA DARI PELAKU PENGEROYOKAN DUA PELAKU DIJEBLOSKAN KE PENJARA ,TIGA PELAKU LAINYA MASIH BURON . Silahkan membaca berita lainnya.

Kemenag Aceh Selatan Belum Beri Jawaban Polemik Vaksin MR

Posted: 03 Aug 2018 08:39 PM PDT

Foto : Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Selatan

Media Nasional Obor Keadilan | ACEH SELATAN - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Aceh Selatan, Ikbal, S.Ag, M.Ag memastikan pihaknya akan segera membahas persoalan pemberian suntik vaksin Measles dan Rubella (MR) yang menjadi pro kontra di masyarakat.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan MPU untuk membicarakan persoalan agar mendapat kejelasan bagi masyarakat," kata Ikbal kepada Media Nasional Obor Keadilan, Jumat (03/08/2018) sekitar pukul 11.45 WIB.

Menjawab pertanyaan wartawan, terkait polemik status pemberian label halal, Ikbal menyampaikan belum bisa memberi jawaban karena perlu adanya koordinasi dengan semua pihak apalagi saat ini dirinya sedang berada di Banda Aceh.

Ia mengaku sudah mengetahui polemik ini baik yang beredar di medsos maupun pembicaraan masyarakat sekeliling. Akan tetapi, tambahnya, sepulangnya dari Banda Aceh dan setelah selesai acara pelepasan haji akan disampaikan kepada rekan media.

"Saya koordinasi dulu, Insya Allah sekarang saya akan lakukan komunikasi dengan Pemda dan MPU untuk kejelasannya besok setelah acara pelepasan haji kita bicarakan," ujarnya kepada awak media melalui telpon selular.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan baru saja melakukan launching kampanye imunisasi Measles Rubella atau yang dikenal dengan Vaksin MR di SMPN 1 Tapaktuan, Rabu (01/08/2018) lalu.

Di acara tersebut, Pemkab yang diwakili Sekda Nasjuddin, SH, MH mengatakan dalam UU kesehatan no.36 tahun 2009, mengamanatkan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak dan pemerintah wajib untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Selain itu, menurutnya program imunisasi vaksin MR ini adalah salah satu modal pembangunan yang paling besar untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, kuat, produktif dan berdaya asing.

Sementara, disisi lain pihak orang tua mengaku tidak bersedia anak mereka di beri imunisasi campak dan rubella atau MR, dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.

Kekhawatiran ini sudah meluas ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Aceh Selatan seiring munculnya program kampanye imunisasi MR.

Bahkan, awak media menemukan kekhawatiran bukan dimasyarakat awam saja namun pegawai kesehatan sendiri enggan memberi suntik vaksin MR kepada anaknya.

"Secara tidak langsung, saya juga keberatan anak saya di suntik karena belum ada kejelasan isi dari vaksin itu ditambah tidak adanya sertifikat halal dari MUI," sebut salah satu orangtua yang tidak ingin disebut namanya.

Ia yang sehari-hari bekerja di bagian kesehatan juga mengaku memiliki keraguan dan tidak bisa memastikan serta tidak berani mengambil resiko atas dampak yang dialami dari vaksin MR tersebut.

"Kita juga ga paham betul bagaimana proses vaksin itu, ada juga yang bagus dan bisa juga bahaya seperti kita lihat di media. Ya pasti ada ketakutan donk walaupun saya juga dari kesehatan," demikian pungkasnya.(has)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kemenag Aceh Selatan Belum Beri Jawaban Polemik Vaksin MR . Silahkan membaca berita lainnya.

Said Assagaff Tak Ikut Pileg 2019, Anderias Rentanubun Pikir-Pikir

Posted: 03 Aug 2018 08:38 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Said Assagaff membantah dirinya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 nanti.

Ketua DPD Golkar Maluku yang juga Gubernur Maluku ini menyatakan dirinya tidak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Maluku.

"Tidak, saya tidak mencalonkan diri," ujar Assagaff pada Minggu (29/7).

Menurut dia saat ini Golkar Maluku memiliki sejumlah kader potensial untuk menduduki kursi DPR RI. Untuk itu Assagaff memastikan tak akan ikut nyaleg.

"Golkar Maluku banyak kader potensial," singkat Assagaff.

Untuk diketahui belakangan beredar kabar Assagaff akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, setelah 'kalah bertarung' dalam Pilkada Maluku.

Sementara pasangannya saat Pilkada Maluku 2018 lalu, Anderias Rentanubun tidak memberikan jawaban, saat ditanya terkait rencana menuju ke Senayan melalui Partai Demokrat.

Namun dirinya membenarkan bahwa ada tawaran dari Partai Demokrat Maluku untuk dirinya nyaleg ke DPR RI.

"Iyah ada tawaran kepada saya untuk nyaleg ke DPR RI, dari Partai Demokrat," ungkap Andre.

Saat ditanyai lagi apakah dirinya akan tetap ikut nyaleg ke DPR RI, Andre menegaskan bahwa dirinya masih pikir-pikir satu dua hari ke depan.

"Yah nanti liat saja, satu, dua hari ke depan. Saya pikir-pikir dulu," tegas Andre. (Rakyat)

DPC PPP Kota Ambon Akan Revitalisasi Usulan Caleg DPRD

Posted: 03 Aug 2018 08:23 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ambon, Provinsi Maluku akan revitalisasi usulan daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

DPC PPP Kota Ambon telah melakukan rapat internal dalam rangka tindak lanjut terhadap surat instruksi dari DPP PPP yang menginstruksikan agar menerima dan memproses pendaftaran atas nama Taha Abubakar yang saat ini menjabat anggota DPRD Kota Ambon Fraksi PPP dan juga Mohdar Wattiheluw, serta dua kader PPP lainnya.

Instruksi itu termuat dalam surat perintah dari DPP nomor : 1764/IN/DPP//VII/2018 dan surat nomor :1765/IN/DPP//VII/2018 perihal instruksi yang ditujukan kepada DPC PPP Kota Ambon. Surat instruksi DPp itu keluar lantaran sebelumnya kedua nama tersebut telah mendaftar. Namun, oleh DPC yang sebelumnya dijabat oleh Novan Liem selaku ketua mengabaikan sehingga kedua nama tersebut dicoret.

Kepada Rakyat Maluku, pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Ambon, Syahril Wasahua mengatakan, rapat yang digelar secara internal itu hanya untuk menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh DPP dalam rangka menyelesaikan persoalan pengusulan daftar nama bacaleg di DPC PPP Kota Ambon sesuai instruksi dari DPP.

"Jadi hanya ada beberapa nama saja yang perlu dimasukkan dalam Bacaleg DPRD Kota Ambon untuk pileg 2019. Nama yang dimasukkan itu yakni saudara Taha Abubakar dan Mohdar Wattiheluw," ujar Plt. Ketua DPC PPP Kota Ambon, Syahril Wasahua melalui telpon seluler, Minggu 29 Juli 2018.

Dia menjelaskan, Mohdar Watiheluw itu dimasukkan pada daerah pemilihan II Sirimau. Sementara Taha Abubakar itu pada dapil IV Kota Ambon. Kadua nama yang dimasukkan itu tentu akan menggatikan nama-nama yang belum melengkapi berkasnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita belum memasukkan perubahan nama bacaleg di KPU, karena sementara masih ada beberapa teman yang sementara melengkapi berkasnya. Tapi, dipastikan sebelum tanggal penutupan perbaikan, DPC PPP Kota Ambon akan mengusulkan perubahan nama bacaleg itu," tuturnya.

Dia menjelaskan, tugas utama Plt saat ini adalah melaksanakan instruksi DPP terkait proses penyusunan bacaleg dengan memasukkan beberapa nama yang harus dimasukkan sesuai instruksi DPP. Selain itu tidak ada.

"Jadi kalau ada yang bilang ganti semua Bacaleg, itu tidak benar. Hanya diganti beberapa nama saja yang berkasnya tidak lengkap dan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan empat orang kader sesuai instruksi DPP saja," tegasnya. (Rakyat)

DPRD Buru Pantas Mediasi Ramly Umasugi dan Amustafa Besan

Posted: 03 Aug 2018 08:18 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Aksi saling lapor antar Bupati Buru, Provinsi Maluku Ramly Umasugi dengan Wakil Bupati Amustafa Besan lewat kuasa hukum mereka akan semakin mempertajam konflik dua elit politik yang baru satu tahun menjalani masa pemerintahan lewat Pilkada 2017 lalu tersebut.

Sebagai refresentasi rakyat Buru, DPRD setempat memanggil kedua pimpinan daerah itu untuk mendengarkan persoalan sekaligus klarifikasi kepada keduanya. Pasalnya, jika konflik terus larut maka dampaknya ada pada pelayanan masyarakat yang tidak masikmal.

"Saya kira langkah DPRD sangat tepat. DPRD harus berdiri ditengah-tengah bila perlu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik politik kedua elit eksekutif tersebut. Jika tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik," kata Direktur Indonesia Research and Survey (IRS) Djali Gagur beberapa waktu lalu.

Bagi Djali, dalam satu tahun kepemimpinan, masyarakat masih menunggu komitmen politik para pimpinan dalam merealisasi seluruh janji pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini terbilang waktu yang cukup singkat bagi elit politik yang pecah kongsi dalam perjalanan pemerintahan. Satu tahun adalah waktu yang singkat untuk mengefektifkan janji politik kepada masyatakat. Saat ini masyatakat menanti komitmen keduanya, jadi konflik bisa memperparah komitmen bersama membangun daerah,"tuturnya.

Belajar dari sejumlah daerah yang pernah dilanda konflik politik, namun tidak sampai pada level separah ini. Harusny, puncak konflik mampu diminimalisir agar tidak menimbulkan kegaduhan diruang publik dan berdampak terhadap tras rakyat.

"Rakyat punya tras. Tentunya mereka akan membela kepentingan mereka yakni pelayanan publik. Mereka tidak akan membela siapapun dalam konflik ini selain kepentingan pembangunan dan pelayanan yang benar-benar efektif, berkualitas dan tentunya didasarkan pada komitmen politik pemerintahan lima tajin kedepan," paparnya.

Djali menyarankan, agar para elit tidak lagi memobilisasi 'wacana' konflik ke ruang publik. Demi rakyat dan kebaikan pembangunan, maka seluruh persoalan harus bisa diselesaikan secara politis.

"Saya kira jika konfliknya politik, maka persinggungan pasti akan terjadi. Tapi menjadi catatan adalah, jika ini merupakan konflik politik, maka harus diselesaikan secara politik dengan mengakomodir kepentingan rakyat disitu," paparnya.

Djali mendorong semua pihak bisa bersama menjaga komitmen pembangunan daerah kedepan," Substansinya adalah mereka yang telah sukses atas dukungan rakyat harus bisa menjaga komitmen bersama untuk membangun Buru kedepan," tutupnya. (Rakyat)

Pemprov Maluku Seriusi Bencana Kelapara Suku Mausu Ane

Posted: 03 Aug 2018 08:08 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyatakan akan terus memberikan perhatian serius terkait bencana kelaparan yang mengakibatkan dialami oleh komunitas adat tertinggal (KT) Suku Mausu Ane di Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan total korban mencapai 4 orang yang meninggal dunia.

Pemprov terus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam menangani bencana tersebut. Koordinasi terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Malteng maupun TNI/Polri.

Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang langsung menangani bencana tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB) ini, Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM Setda Maluku, Hendry Far Far mengatakan sejak awal Pemprov telah melakukan koordinasi serta melakukan aksi langsung dengan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.

"Sejak awal, Pemprov Maluku sudah mengambil langkah koordinasi dengan Pemkab Malteng, lalu kemudian berdasarkan koordinasi itu telah diturunkan bantuan tanggap darurat disana baik yang dibuat oleh Pemprov Maluku maupun oleh Kabupaten Malteng," katanya saat rapat yang berlangsung di ruang kerja Asisten I Setda Maluku, Rabu (1/7).

Rapat dihadiri OPD terkait antara lain Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan Biro Humas dan Protokol Setda Maluku.

Far Far menyebutkan, pemerintah tetap menjaga keutuhan dan keberadaan kehidupan komunitas ini, dengan memberikan bantuan baik bahan pangan maupun obat-obatan.

"Pemerintah akan tetap memberikan bantuan-bantuan dan obat-obatan dalam rangka mendukung kehidupan mereka," tandasnya.

Berkaitan dengan merebaknya informasi terkait relokasi terhadap masyarakat KAT, Far Far menyebutkan tentunya harus atas persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat adat itu sendiri.

"Kalau soal relokasi, itu tidak pernah direncanakan Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng, karena relokasi harus berdasarkan kesepakatan masyarakat adat itu sendiri," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinsos Pemprov Maluku, Frangky Taniwel menjelaskan, pihaknya sejak mengetahui adanya bencana ini, langsung berkoordinasi dengan Dinsos Malteng dan mendistribusikan bantuan berupa beras, matras, selimut dan paket anak-anak serta paket buat warga lanjut usia (Lansia).

"Sementara ini, Dinsos Kabupaten Malteng memberikan bantuan berupa peralatan masak juga tenda gulung dan selimut. Selain itu, telah dipasang 10 tenda sebagai tempat penampungan sementara yang disepakati bersama," jelasnya.

Menurut Taniwel, pihaknya juga membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Kemensos dan Dinsos Kabupaten Malteng.

"Pendampingan psikososial juga dilakukan oleh tim gabungan selama dua hari di lokasi penampungan sementara. Masyarakat umumnya tidak dapat berbahasa Indonesia dan lokasi pemukiman mereka sangat jauh dari perkampungan warga lainnya," terangnya.

Dia menuturkan, jarak tempuh dari lokasi penampungan sementara hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh selama lebih kurang dua hari berjalan. Menanggulangi bencana yang dihadapi komunitas adat, lanjut Taniwel, tentunya ditemui permasalahan, antara lain pemukimannya yang tidak layak dari semua aspek serta tidak dimilikinya sarana lain seperti rumah singgah, balai sosial maupun balai kesehatan.

"Permasalahan lainnya adalah perkebunan warga yang tidak lagi memberi hasil yang dapat menyambung kehidupan mereka termasuk bahan pangan yang telah diberikan pemerintah hanya untuk kurun waktu tertentu," ungkapnya.
Taniwel mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemensos agar pemberian santunan bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan jaminan hidup termasuk beras, pakaian dan bahan kebersihan.

"Juga bantuan keserasian sosial termasuk pembuatan rumah singgah, balai pertemuan, setidaknya ada tempat alternatif yang mudah di akses oleh semua kepentingan," tuturnya.

Selain pihak Dinsos Maluku, bantuan juga diberikan oleh BPBD Maluku. Bantuan didistribusikan seteleh berkoordinasi dengan berbagai pihak yang langsung turun ke lokasi bencana. BPBD telah melakukan langkah tanggap darurat dalam bentuk penugasan tim pendistribusian bantuan logistik ke lokasi di maksud.

"Bantuan logistik yang telah didistribusikn antara lain selimut, sandang, matras, lauk-pauk, makanan siap saji dan tambahan gizi," ujar Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemprov Maluku, Doni Rerung, menegaskan bencana ini bukan terkait gizi buruk.

"Tidak benar ada kasus gizi buruk yang menimpa warga tersebut dan bukan karena kelaparan yang berkepanjangan, tetapi karena kehabisaan bahan makanan. Setelah petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap anggota masyarakat, ada juga yang menderita muntaber akibat minum air sungai yang belum di masak. Dan ini juga telah tertangani," kata Rerung.

Rerung mengaku, pihaknya melakukan penanganan cepat setelah mendapat laporan adanya bencana di KAT dengan membentuk tim melibatkan Kemenkes serta Dinkes Malteng.

"Kami menurunkan tim kesehatan baik dari provinsi, Puskesmas Pasahary B dan Puskesmas Morokay Kabupaten Malteng dan berkoordinasi dengan Dokes Kepolisian dan TNI," tandasnya. (Rakyat)

Audit BPKP Tunjukkan Manajemen PD Panca Karya Sangat Buruk

Posted: 03 Aug 2018 07:58 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku terhadap kinerja Perusahaan Derah (PD) Panca Karya, hampir semua variabel yang di audit menunjukkan bahwa PD Panca Karya dalam situasi manajemen yang sangat buruk.

Hal ini diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Edwin Huwae, Secara blak-blakan, Edwin Huwae juga mengungkapkan terdapat 10 persen keuntungan yang diambil dari Dok Wayame oleh PD Panca Karya Maluku yang tidak disetor ke kas PD Panca Karya.

"Saya kira, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku Said Assagaff sangat perlu mengambil sikap untuk menyelamatkan PD Panca Karya dari bahaya manajemen yang buruk," ujar Edwin pada Kamis (2/7).

Edwin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku itu mengungkapkan, terdapat hutang yang sedemikian besar yang ditanggung PD Panca Karya, terutama untuk PT. Dok Wayame serta beberapa hasil audit lainnya.

Dan masalah yang terjadi di PD Panca Karya itu karena memang ada kesalahan manajemen.

"Temuan 10 persen yang diambil dari pekerjaan di Dok Wayame yang kemudian tidak disetor ke kas PD Panca Karya itu menunjukkan bahwa ada satu kesalahan pengelolaan manajemen di PD Panca Karya," ungkap Edwin, yang menambahkan tim evaluasi kinerja PD Panca Karya yang dibentuk oleh DPRD Maluku itu sudah mengantongi sejumlah data dari hasil kerja tim. Bahkan, dalam waktu dekat ini pun, kemungkinan akan ada finalisasi dari kerja tim yang dibentuk itu.

DPRD juga sambung Edwin secara resmi telah menyurati BPKP provinsi Maluku untuk meminta hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Maluku itu sendiri.

"Saya kira hasil audit itu juga akan menjadi salah satu sandaran bagi tim kerja untuk melakukan evaluasi kinerja PD Panca Karya," terangnya.

"Pada saatnya, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. Model manajemen yang buruk seperti itu, maka semuanya harus diganti," tegas Edwin .

Sebelumnya tim DPRD Sekretaris Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar menjelaskan bahwa jajaran direksi pada perusahaan tersebut diduga telah menyalahgunaan keuangan sehingga berakibat pada ratusan karyawan yang hingga kini tidak dibayar upah dan tunjangan lainnya.

Berbagai hal yang terjadi di perusahaan milik pemerintah Provinsi Maluku itu. Mulai dari manipulasi data dan indikasi penyalahgunaan atau korupsi keuangan perusahaan daerah ini telah disampaikan kepada tim dari DPRD Maluku.

"Kami telah menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi di kantor ini. berbagai penipuan, pembohongan dan pencurian keuangan kantor sudah disampaikan," ujar Rury di ruang Kerjanya di Kantor PD Panca Karya, Kamis 12 Juli 2018.

Yang disampaikan itu diantaranya, uang hasil operasi dari enam unit kapal feri. Dimana dari enam unit feri itu, tersebut lima buah kapal feri yang disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah subsidi senilai kurang lebih Rp.20 miliar.

Dia mengungkapkan, berbagai pihak yang juga ikut menikmati sejumlah uang milik perusahaan daerah itu. Bukan hanya oknum-oknum pegawai yang dipasang di kapal, namun juga dari para dirut dan balai perhubungan darat, termasuk oarang-orang di departemen yang ada di Jakarta juga.

"Saya tahu, berapa banyak uang yang diantar setiap triwulan kepada oarang-orang yang ada di departemen. Jadi memang ini sangat gila sistem yang ada di kantor ini," bebernya.

Kata Rury, ada pencurian uang kantor yang dilakukan secara masif, karena sebelum dilakukan upaya penggelapan uang kantor itu, terlebih dulu oknum-oknum ini melaksanakan rapat di hotel, yakni di Baguala Beach setiap tahunnya sebelum subsidi itu keluar.

"Saya punya bukti rekaman di handphone yang didalamnya itu kesaksian dari para supervisor," tuturnya.

Rapat itu dipimpin oleh Dirut Panca Karya, Afras Pattisahusiwa, dimana saat rapat tersebut mereka membahas tentang bagaimana mengambil uang-uang subsidi dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya secara terstruktur dan masif.

Pihaknya berharap agar keuangan milik PD Panca Karya itu diaudit. Agar terbuka secara terang siapa saja yang terlibat dalam aksi penggelapan uang perusahaan. Karena, imbasnya kepada ratusan karyawan di PD Panca Karya ini.

"THR tidak dibayar, gaji bulan Juni juga belum dibayar, jasa produksi tahun 2016 dan 2017, gaji 13, dan uang makan bulan Juni juga belum dibayar. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan karyawan selama beberapa bulan tidak dibayar. Kasihan nasib para karyawan yang ada," tandasnya.

Sementara itu, sejumlah karyawan di Perusahaan Daerah itu meminta agar Direksi PD Panca Karya, Afras Pattisahusiwa segera di ganti. Bahkan, mereka mendesak agar keuangan diperusahaan tersebut di audit. Sebagaimana yang telah diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Dimana DPRD Maluku meminta agar pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku melakukan audit keuangan pada perusahaan tersebut. Tapi, yang diaudit oleh BPKP itu hanya mengaudit kinerja direksi.

Pasalnya, sejumlah tunjangan ratusan karyawan yang bekerja di perusahaan milik pemerintah daerah provinsi Maluku itu hingga kini belum dibayar oleh pihak perusahaan.

Kepala urusan administrasi pelayaran PD Panca Karya, Peky Tuhumury mengaku, ratusan karyawan di PD Panca Karya saat ini sangat resah dengan kondisi yang ada. Hal ini dikarenakan sejumlah hak karyawan belum dipenuhi oleh pihak perusahaan tersebut.

"THR kami belum dibayar, gaji bulan Juni juga belum dibayar, jasa produksi tahun 2016 dan 2017, gaji 13, dan uang makan bulan Juni juga belum dibayar," bebernya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan karyawan ditolak oleh pihak rumah sakit lantaran pihak perusahaan belum membayar angsuran BPJS, sehingga mempengaruhi gembangan saldo bagi tenaga kerja. Fasilitas untuk pelayanan seperti jaringan wifi di kantor PD Panca Karya juga telah diputus karena tidak membayar pajak.

"Sangat miris kondisi perusahaan saat ini. Padahal, total pendapatan per enam unit kapal 24 miliar per tahun. Biaya perjalanan Dinas Direktur PD Panca Karya yang sebelumnya itu sebesar Rp. 9,2 juta, naik pada tahun 2017 menjadi Rp. 15,5 juta.

Kata dia, ada enam unit kapal Fery milik Panca Karya. Dari enam unit itu, yang operasi hanya dua buah yakni KMP. Badaleon dan KMP. Teluk Ambon.

Namun, karena KMP Badaleon bermasalah dengan dokument, sehingga tidak dapat beroperasi sejak dua bulan terakhir. Sehingga untuk sementara ini hanya satu saja yang beroperasi yakni KMP. Teluk Ambon yang melayari Waai – Kailolo.

Kata dia, selama beberapa direksi menjabat di panca karya, perusahaan itu berjalan normal. Namun sejak direksi diganti dengan direksi saat ini dianggap buruk. "Padahal, sumber pendapatan dari Unit Usaha Pelayaran provinsi Maluku itu lumayan besar," tandasnya. (Rakyat)

CV. Lima Sodara Sita Rumah Susun Mahasiswa STAKPN Ambon

Posted: 03 Aug 2018 07:43 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Direktur CV. Lima Sodara, Masni Nurdin, yang adalah pemilik Toko Bangunan UD Amin, resmi melakukan penyitaan terhadap Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kamis, 2 Agustus 2018.

Menurut Didin Mahu, juru bicara Direktur CV. Lima Sodara, Masni Nurdin, penyitaan dilakukan lantaran, Iwan Liando, selaku kontraktor pelaksana proyek rusun dari PT. Fatimah itu belum juga membayar seluruh pembelian bahan bangunan pada Toko UD Amin, yang berlokasi di Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, sebesar Rp.409.339.000.

"Kami dari CV. Lima Sodara atau UD Amin resmi menyita Rusun mahasiswa STAKPN Ambon. Hal ini dilakukan karena sejak tahun 2017 – 2018 ini, tidak ada itikad baik dari kontraktor Iwan Liando untuk membayar hutangnya, yakni pembelian bahan bangunan di CV. Lima Sodara atau UD Amin," ungkap Didin, kepada wartawan, di lokasi Rusun mahasiswa STAKPN Ambon.

Selain menyita Rusun berlantai tiga dengan nilai proyek sebesar Rp. 11 miliar itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Iwan Liando selaku kontraktor pelaksana proyek ke Kantor Polda Maluku atas dugaan penipuan. Sebab, seluruh proses pengambilan bahan bangunan tidak diakui oleh yang bersangkutan.

"Kita punya semua bukti pengambilan dan penerimaan barang sejak awal sampai terakhir yang ditanda tangani oleh Iwan Liando selaku kontraktor pelaksana proyek Rusun itu. Namun setelah proses pembangunan Rusun selesai, seluruh proses pengambilan dan penerimaan bahan bangunan tidak diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga, kami menilai ini merupakan bentuk penipuan dan harus diproses secara hukum," beber Didin.

Upaya yang sudah ditempuh, lanjut Didin, adalah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku. Sebab, biaya proyek Rusun Mahasiswa STAKPN tahun anggaran 2016 sebesar Rp 11 miliar itu bersumber dari APBN.

"Kita sudah laporkan masalah ini ke SNVT Provinsi Maluku yang menangani anggaran APBN untuk penyediaan perumahan. Kami juga akan lapor PT. Fatimah ke kementrian agar perusahaannya di black list," jelas Didin. (Rakyat)

Selama 2018, Buru Selatan Tidak Angkat Pegawai K2 Baru

Posted: 03 Aug 2018 07:33 PM PDT

NAMLEA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, Abdul Muthalib Laitupa mengatakan pada tahun 2018 ini, tidak ada pengangkatan pegawai K2 di kabupaten tersebut

Ia menyatakan alasan pihaknya tidak mengangkat pegawai lagi karena sedang fokus dengan pengangkatan pegawai K2 hanya untuk tenaga pendidik dan kesehatan.

"Untuk pegawai K2, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasinya jelas tapi ada informasi terbaru pegawai K2 ini difokuskan untuk Kesehatan (perawat/bidan) dan pendidikan (Guru), itu pun bagi yang ada MoU, " ujar Muthalib pada Rabu (1/8).

Orang nomor satu di BKPSDM Bursel ini mencontohkan, K2 yang sisa ini ada yang namanya guru kemudian kesehatan di ajukan, tapi kalau kita di Bursel dari 570 K2 yang tersisa untuk sekarang guru dan kesehatan tidak ada, yang ada hanya SMA dan sarjana umum.

Abdul mengaku yang dimaksud dengan K2 ini bukan yang usulan baru, tapi K2 ini yang sudah ada sejak lama. Dan untuk kesehatan dan guru sendiri harus berijazah sarjana sesuai besik yang dibutuhkan dan telah mengabdi di Bursel sejak lama.

Dirinya membeberkan K2 Bursel yang semestinya berjumlah 702 namun setelah diverifikasi hanya tersisa 570 karena ada yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal.

"K2 kita tinggal 570 lebih dan rata-rata 80 persen dari itu berijazah SMA, sisanya itu sarjana umum, kalau guru sudah tidak ada di K2 karena guru sekarang pengangkatannya itu tidak lagi menggunakan ijazah D1 dan D2 tetapi dengan sarjana (S1)," kata Laitupa. (Rakyat)