Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Inpex Gandeng Lembaga Bahasa LIA Latih Bahasa Inggris di Tanimbar.

Inpex Gandeng Lembaga Bahasa LIA Latih Bahasa Inggris di Tanimbar

Inpex Gandeng Lembaga Bahasa LIA Latih Bahasa Inggris di Tanimbar
Amazing!!!... Firman VS Filsapat, Vaksin Measles-Rubella (MR) Menuai Kontrofersi
Hari Ini Dilantik, Dua Pengurus KNPI Aceh Tamiang Malah Mengundurkan Diri
Biadap, Seorang Ayah Tega Memperkosa Anak Gadis kandungnya Sejak SMP
Kinerja Aparat Keamanan Lamban Dalam Penanganan Aksi Unjukrasa Papua Merdeka
"VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN"
Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar
Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden
Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden
BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja
45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team
Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail
Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar
Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor
KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua

Posted: 08 Sep 2018 02:23 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Perusahaan minyak dan gas bumi, Inpex Masela Ltd kembali gandeng Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pemberdayaan masyarakat asli di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku guna menggelar pelatihan Bahasa Inggris dengan tema "English For Community Empowerment" pada tahun 2018.

"Tahun 2018 ini adalah tahun ke dua kerjasama Lembaga LIA Ngagel dan Inpex untuk program social investment di bidang pendidikan khususnya pengembangan ketrampilan berbahasa inggris," kata Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela Ltd, Muhamad Berli saat menyampaikan sambutan pada acara menutupan pelatihan Bahasa Inggris tersebut di Aula Hotel Galaxy Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (tansel), pada Jumat (7/9).

Ia menerangkan sebelumnya pada tahun 2016 hingga 2017 lalu pihaknya juga mengadakan pelatihan Bahasa Inggris untuk 150 peserta dari latar belakang yang beragam, yaitu siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) MTB.

Program tersebut telah menghasilkan local champion diantaranya peserta yang berhasil mendapatkan beasiswa Community College Initiatives (CCI) Fullbright di Amerika Serikat setelah mengikuti pelatihan itu dan diketahui bahwa minat belajar Bahasa Inggris siswa di Kepulauan Tanimbar meningkat dengan pembelajaran Bahasa Inggris yang menarik dan menyenangkan.

"Bertolak dari keberhasilan itu, maka kami kembali menggandeng Lembaga Bahasa LIA yang diwakili oleh LB LIA Ngagel Surabaya untuk melaksanakan program lanjutan di bidang pendidikan Bahasa Inggris," terang Berli.

Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela Ltd ini pun mengungkapkan berdasarkan evaluasi program sebelumnya dan analisis kebutuhan tersebut, maka diputuskan bahwa program di tahun 2018 ini harus menyasar pada peningkatan mutu guru yang mengajar muatan lokal Bahasa Inggris di SD, diantaranya yaitu 10 guru dari SD Naskat II Santo Yoseph Lauran, SD Naskat I St Ignasius Olilit Timur, SD Naskat Don Bosco III Saumlaki, SD Naskat Santo Conisius Sifnana, SD Kristen Lermatang dan SD Naskat St Fransiskus Xaverius Bomaki serta 10 calon guru Bahasa Inggris dari mahasiswa di Jurusan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS).

"Program ini sendiri bertujuan memberdayakan guru dengan membekali mereka pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk dapat mengajar bahasa inggris dengan efektif dan menyenangkan di SD," ungkapnya. (Laura Sobuber)

Amazing!!!... Firman VS Filsapat, Vaksin Measles-Rubella (MR) Menuai Kontrofersi

Posted: 08 Sep 2018 02:06 AM PDT

Gambar Ilustrasi

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PALEMBANG | Setelah mendengar hasil gelar rapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait vaksin Measles-Rubella (MR). Ternyata hasilnya vaksin buatan Serum Insitute of India (SII) itu Haram.

Namun dibalik itu ada yang unik karena faktor mendesak, penggunaan vaksin tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan. Hal tersebut di ketahui ketika, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fattah mengelurkan fatwa vaksin MR tersebut bernomor 33/2018. Nama resminya fatwa penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi. Keputusan haram diambil setelah tim LPPOM-MUI menerima dokumen dari SII. Di dalam dokumen tersebut diterangkan vaksin mengandung babi dan organ manusia.

Kandungan babi tersebut adalah gelatin yang berasal dari kulit babi. Kemudian juga ada enzim Trypsin yang diambil dari pankreas babi. Selain itu juga ada proses Laktalbumin hydrolysate yang ditengarai dalam menjalankannya bersinggungan dengan bahan dari babi. Kemudian unsur tubuh manusia yang terkandung dalam vaksin MR tersebut adalah human deploid cell.

Meskipun berstatus haram, Hasanuddin mengatakan program vaksinasi MR oleh Kemenkes tetap bisa dilanjutkan. Karena masuk kategori mendesak dan belum ditemukan vaksin serupa yang halal. "MUI juga mendengar penjelasan dari pakar atau ahli di bidang kesehatan," paparnya.

Dalam fatwa ini MUI juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Seperti pemerintah wajib menjamin keberadaan vaksin yang halal bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan vaksin yang halal dan sesuai ketentuan perundangan.

Lalu pemerintah diminta selalu menjadikan pertimbangan keagamaan dalam program vaksinasi.

Selain itu pemerintah harus mengupayakan melalui WHO dan negara Muslim lainnya untuk melakukan riset guna mendapatkan vaksin MR yang halal dan suci.

Sementra menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan kajian LPPOM-MUI dimulai pada 14 Agustus. Kemudian haislnya disampaikan ke Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus. Prosesnya berlangsung dengan mekanisme pengkajian terhadap dokumen yang dikirim oleh pihak SII. Dalam dokumen tersebut tim LPPOM-MUI sudah menyimpulkan adanya kandungan babi dan organ manusia.

Labih lanjut Ketua MUI Palembang, H Saim Marhadan menyatakan, 16 Agustus lalu, Sekretaris MUI pusat telah mengumumkan vaksin MR positif mengandung zat non-halal, yakni babi dan organ manusia. Itu hasil pemeriksaan awal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap kandungan vaksin MR. "Hasilnya memang seperti itu" jelasnya.

Sebelumnya, menurut Saim, antara MUI pusat dan Kemenkes sudah ada kesepakatan menunda pemberian vaksin MR. Dengan adanya temuan ini otomatis vaksin yang didistribusikan oleh Biofarma di Indonesia itu tidak bisa dilanjutkan lagi. "Tapi untuk fatwa masih dikaji, bersama komisi fatwa MUI," ujarnya.

Reza (35) salah satu dari ribuan wali Sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang ketika dimintai keterangan menjelaskan katanya selaku orang tua dia telah dikelabui dengan program massive dan saporadis yang berkesan dipaksakan ini. "Fatwa ketua MUI per tanggal 20 Agustus lalu sudah jelas", tutur Reza.

Lanjut ia mengatakan. Vaksin MR ini haram karena ada unsur babi dan organ manusia. "Tapi karena pihak sekolah terkesan mewajibkan, seolah olah kita selaku orang tua tidak bisa berbuat banyak, anak saya terlanjur dimasuki unsur babi dan organ mansia dalam tubuh nya." bebernya mengungkapkan kekesalannya ini.

Padahal bahaya dampak dari rubella itu sendiri, tambah Reza. "Dinas Kesehatan tidak menjelaskan secara detail soal kajian-kajian dan kandungan di vaksin MR itu", imbuh nya.

Ketika dimintai pendapatnya akan target Dinkes Palembang akan lanjutkan program pemberian Vaksin ini, Reza yang tergolong faham dengan Project Based Issue, menjelaskan, "isu dibuat mencekam seperti ini sudah tidak asing, ini ada kepentingan proyek bantuan", terang dia.

Disinggung mengenai Fatwa MUI terkait boleh saja jika keadaan darurat. "Data darurat campak dikota ini atau di seluru Sumsel kan tidak ada. Nah anak saya sehat, begitu juga anak-anak lain yang sudah terimah babi ditubuhnya," ungkapnya.

"Harapan saya sebaiknya hentikan saja program MR ini karena masih belum jelas ", tegas Reza.

Senada diungkapkan Heri (40) berpendapat. "Kata-kata yang dimaksud itu anak yang kena virus Rubella, lah ini anak saya termasuk semua anak pada sehat, Nah itu sudah dimasukin vaksin yang mengandung babi ini jelas sangat dirugikan saya sebagai wali murid', "katanya.

Kepala Dinkes Kota Palembang, dr Letizia menjelaskan, berdasarkan fatwa MUI pada 20 Agustus 2018 lalu maka pihaknya dapat memberikan kembali vaksin gratis ini secara massal. Di mana sebelumnya hanya terbatas kepada yang membutuhkan saja.

Saat ini baru sekitar 20 an persen anak yang sudah diberi imunisasi tersebut, dan kita targetkan selesai pada akhir bukan ini," katanya saat resosialisasi imunisasi MR tingkat Kota Palembang di ballroom Santika Hotel, Kamis (6/9).

Kemudian menurut Kadinkes kota Palembang pada saluran WhatsApp nya menjelaskan, mengenai pro kontra di masyarakat dan mengapa pemerintah terkesan ngotot targetkan imunisasi ini.

"Imunisasi ini Wajib untuk anak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Banyak anak anak cacat belum terdata karenar disebabkan virus Rubella. sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi," tambahnya.

"Dulu sudah ada vaksin MMR tapi belum ado program gratis dari pemerintah, biayanya, mahal 500 ribu hingga 800 ribu yg disediakan swasta", ujarnya.

Sambung ia, sekarang pemerintah sudah menggratiskan sejak 2017 di Pulau Jawa dan tahun ini di luar Pulau. Jawa. "Jadi ini program wajib yang harus diikuti tujuannya supaya penyakit ini bisa dieliminasi" pungkasnya.

Sementara dari berbagai dalil yang ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. (SWT) Berfirman: "Diharamkan bagimu memakan, bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yang tercekik, yang mati terpukul, yang mati karena jatuh, yang ditanduk. Dan yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan juga bagimu yang disembelih untuk berhala." (QS. Al Maidah: 3).

Selain pengharamannya dalam surat Al Maidah ayat 3 di atas, Allah Ta'ala juga berfirman. "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al An'am: 145).

Walaupun daging babi dilarang karena berakibat buruk bagi kesehatan manusia. Namun, dalam kondisi darurat tetap diperkenankan sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang artinya. "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173).

Dibolehkan karena terpaksa bukan karena suka atau sekadar mencoba, dan kondisi benar-benar memaksa serta tidak ada pilihan lain. Sehingga bila tidak memakannya akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar seperti kematian dan makannya pun tidak sampai melampaui batas, melainkan sekadar untuk menghilangkan kemudaratan.

Walaupun memakan babi dalam keadaan darurat diperbolehkan, tidak semua perkara yang dianggap darurat dibolehkan mengerjakannya seperti dipaksa untuk murtad, yang sekarang banyak dijadikan alasan karena suatu hal. Karena perbuatan tersebut mudharatnya lebih besar dari kondisi yang memaksa sehingga tidak layak menggunaakan ayat ini untuk mengerjakan semua perkara yang diyakini darurat menurut logika dan pertimbangan pribadi sebagai pembenaran. Wallahu a'lam bis showab. (Red)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Amazing!!!... Firman VS Filsapat, Vaksin Measles-Rubella (MR) Menuai Kontrofersi . Silahkan membaca berita lainnya.

Hari Ini Dilantik, Dua Pengurus KNPI Aceh Tamiang Malah Mengundurkan Diri

Posted: 08 Sep 2018 01:26 AM PDT

Reporter : Has

Caption : Surat pengunduran diri

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ACEH TAMIANG | Dua pemuda 'Bumi Muda Sedia' yang tercantum nama di SK Pengurus Dewan Pimpinan Daerah II (DPD II) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Tamiang periode 2018-2021, yakni Muhammad Yunus (22) dan Fajar Hidayah S.Pd (25) Jum'at (07/09/2018) siang, melayangkan surat pengunduran diri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media, dalam SK Pengurus DPD II KNPI Kabupaten Aceh Tamiang periode 2018-2021, Muhammad Yunus menjabat sebagai Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan & Bantuan Bencana, sedangkan Fajar Hidayah S.Pd, menjabat sebagai Anggota Departemen Sosial Kemanusiaan & Bantuan Bencana.

Alasan mereka mengundurkan diri karena kesibukan kerja. Namun untuk diketahui, Pengunduran diri dua pemuda yang selama ini aktif sebagai pegiat di LSM LembAHtari, dilakukan menjelang dilantiknya pengurus DPD II Kabupaten Aceh Tamiang periode 2018-2021 oleh Ketua DPD I Provinsi Aceh, Wahyu Saputra yang dilaksanakan hari ini, Sabtu 08 September 2018.

Sementara itu, salah seorang pemuda dan juga aktivis di Kabupaten Aceh Tamiang, Syahri El Nasir S.Kom, menyampaikan bahwa apapun alasannya aksi pengunduran diri Muhammad Yunus dan Fajar Hidayah dari Pengurus DPD II KNPI periode 2018-2022 dianggap sebagai keputusan yang cerdas.

Nasir menduga, Muhammad Yunus dan Fajar Hidayah sudah mampu membaca bahwa Ketua DPD II Kabupaten Aceh Tamiang yang terpilih pada saat pelaksanaan Musda VI, 27 Februari 2018 lalu, adalah sosok yang kurang mengerti berorganisasi dan tidak komitmen terhadap semangat yang dikumandangkan ketika merayu sejumlah pihak agar memenangkan dirinya sebagai ketua.

Nasir menambahkan, Muhammad Yunus dan Fajar Hidayah bukan tipikal pemuda bodoh. Bahkan sangat mengetahui bahwa Ketua KNPI DPD II Kabupaten Aceh Tamiang, bernama Arif Wildan sangat sulit menerima masukan, juga saran cerdas dari orang-orang yang paham berorganisasi.

Lanjutnya lagi, dikarenakan sang ketua terpilih kurang paham berorganisasi dan sangat sulit menerima masukan, juga saran cerdas dari orang-orang yang paham berorganisasi maka selama enam bulan ini muncul berbagai indikasi kerancuan dalam berorganisasi.

Nasir mencontohkan, penyusunan Pengurus KNPI Kabupaten Aceh Tamiang terkesan dilakukan secara asal-asalan tanpa mengedepankan etika beroganisasi, dan dirinya menduga bukan disusun oleh tim formatur.

Lucunya lagi, kata Nasir, pelaksanaan acara pelantikan Pengurus DPD II KNPI Aceh Tamiang terkesan sangat lambat, yakni 6 (enam) bulan setelah terpilihnya ketua. Enam bulan adalah tenggang waktu yang tergolong lama untuk organisasi besar, bernama KNPI.

"Intinya, saya memberikan apresiasi atas kecerdasan Muhammad Yunus dan Fajar Hidayah yang saya yakini memahami bahwa kaum muda adalah sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, yang dituntut berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik," terang Nasir secara blak-blakkan.

Firasatnya bahwa mereka mundur karena tidak mau dituduh sebagai pemuda yang tunduk kepada perilaku bodoh para oknum organisator yang terkesan mengelola organisasi seperti mengelola usaha home industri milik pribadi tanpa berdasarkan musyawarah mufakat serta tidak mematuhi AD/ART organisasi.

"Pengunduran diri Muhammad Yunus dan Fajar Hidayah adalah soal yang harus dijawab secara cerdas oleh Arif Wildan serta tim formatur," demikian pungkas Nasir.

Editor : Redaktur

Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hari Ini Dilantik, Dua Pengurus KNPI Aceh Tamiang Malah Mengundurkan Diri . Silahkan membaca berita lainnya.

Biadap, Seorang Ayah Tega Memperkosa Anak Gadis kandungnya Sejak SMP

Posted: 08 Sep 2018 12:51 AM PDT

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | SUMUT | [ 08/09 ], Sungguh Biadab Perbuatan yang dilakukan oleh EJP (47) Pria asal Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ( Sergai ) Sumatra Utara ( Sumut ) ini.

Entah Setan apa yang ada dibenak EJP sehingga tega selama 3 Tahun menjadikan anak Kandungnya Sebagai Budak Seks demi Melayani Nafsu Bejatnya.

EJP yang tidak bisa menahan nafsu beratnya ketika melihat kemolekan putri kandungnya yang sedang berkembang subur ini menjadi gelap mata karena diperbudak oleh nafsunya sehingga dirinya tega melakukan perbuatan asusila kepada anaknya sendiri.

Mirisnya perbuatan terkutuk itu Sudah dilakukannya sejak putrinya duduk di bangku SMP dan berlanjut sampai Putrinya menduduki Bangku Sekolah Menengah Atas ( SMA ).

Namun ibarat kata pepatah Sepandai - pandainya tupai melompat toh nantinya akan jatuh juga, dan serapi apapun sebuah bangkai disimpan pada suatu saat pasti baunya menyebar dan tercium oleh orang lain, mungkin peribahasa ini yang cocok untuk EJP seorang Bapak Kandung yang tega menggauli Anaknya sendiri demi menuruti Nafsu Setan yang sudah membutakan hati dan fikirannya , sampai akhirnya perbuatan bejatnya ini terbongkar.

Begitu perbuatan pelaku terbongkar, keluarga menjadi heboh hingga akhirnya ia dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres sergai-Polda Sumut.

Atas laporan tersebut, EJP ditangkap petugas tanpa perlawanan dan diboyong ke komando.

Hal ini terungkap dalam konferensi pers (konpers) di Mapolres Sergai, Jumat (7/9/2018).

Dihadapan sejumlah awak media, EJP tak mengelak atas perbuatan bejadnya tersebut, Menurut Keterangannya Nafsunya mendadak tinggi kala melihat tubuh putrinya, panggil saja Melati.

Saat perbuatan terkutuk itu terjadi, EJP mengakui kalau putrinya melawan, Namun karena nafsunya yang sedang tinggi, EJP mengancam putrinya sekaligus agar tak bercerita kepada siapapun.

Aksi pertama berhasil, EJP semakin keranjingan dan Setiap ada kesempatan, apalagi suasana rumah kosong, EJP selalu menggauli putri kandungnya itu dan selalu mengancam Melati agar tetap diam dan tidak bercerita kepada siapapun.

Perbuatan terkutuk selama tiga tahun itu akhirnya terbongkar dan kini korban sudah duduk dibangku SMA Kelas XI (sepuluh).

"Tadinya cuma kuciumi dan kuremas payudaranya. Awalnya melawan, lalu kuancam. Tapi setelah itu dia cuma diam," ujar EJP sambil menundukkan kepala.

Sementara Kapolres Sergai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu menyampaikan jika EJP telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dan terancam 15 tahun penjara.

"Tersangka dijerat Pasal 81 ayat 1,2,3 jo Pasal 76D subsider Pasal 82 ayat 1,2 jo Pasal dan 6E dari UU RI Nomor 17 tahun 2016 dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," sebut Kapolres.

Kini EJP harus mendekam diperjara demi mempertanggung jawabkan perbuatan bejadnya yang dengan tega menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri dan menuruti hawa nafsunya (*/G24ja- PmS)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Biadap, Seorang Ayah Tega Memperkosa Anak Gadis kandungnya Sejak SMP . Silahkan membaca berita lainnya.

Kinerja Aparat Keamanan Lamban Dalam Penanganan Aksi Unjukrasa Papua Merdeka

Posted: 07 Sep 2018 11:26 PM PDT

Kinerja Aparat Keamanan Lamban Dalam Penanganan Aksi Unjukrasa Papua Merdeka

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BINTUNI | Berawal aksi unjukrasa Papua Merdeka, masyarakat Bintuni yang berkumpul di Taman Kota, Kali Tubi Kampung Lama Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat pada pukul 09 : 00 wit, Sabtu (08/09/18) pagi.

Informasi yang dihimpun Awak Media Dari Narasumber terpercaya yang enggan menyebut namanya menyampaikan bahwa dalam aksi unjukrasa ini, puluhan masyarakat Bintuni melakukan Long March sambil membawa Bendera Morning Star dari Taman Kota Kali Tubi Kampung Lama melewati ruas Jalan Raya Bintuni menuju ke arah Kota.

Berikut ini gambar yang dihimpun MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN

Demonstrasi ini adalah bentuk dukungan masyarakat Bintuni pada Negara Vanuatu untuk mendorong Resolusi West Papua di PIF dan PBB.

"Setibanya massa aksi unjukrasa Papua Merdeka di depan Gedung Serba Guna (GSG) Wilayah Kali Kodok pada pukul 10 : 00 wit, yang berjarak kurang lebih 5 km dari Taman Kota Kali Tubi Kampung Lama, langsung dihadang oleh Aparat Penegak Hukum, namun ironisnya sudah sekian kilo meter baru Aparat Penegak Hukum menghadangnya", jelas Narasumber.

Dalam penghadangan aksi unjukrasa ini, puluhan massa dapat dibubarkan dan dibawa ke Polres Bintuni untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Oriyen)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kinerja Aparat Keamanan Lamban Dalam Penanganan Aksi Unjukrasa Papua Merdeka . Silahkan membaca berita lainnya.

"VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN"

Posted: 07 Sep 2018 10:26 PM PDT

Gambar Ilustrasi

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PALEMBANG | Berakhirnya rapat yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jum'at malam (07/09) pukul. 22.00 Wib berlangsung selama dua jam dan membuahkan hasil bahwa fatwa terkait Vaksin Measles-Rubella (MR) positif haram.

Vaksin MR adalah buatan Serum Insitute of India (SII), namun dikarenakan faktor yang mendesak untuk kesehatan inilah membuat Vaksin yang haram ini dimubahkan oleh MUI.

"Keputusan haram diambil setelah tim LPPOM-MUI menerima dokumen dari SII, dalam dokumen tersebut diterangkan vaksin mengandung babi dan organ manusia. Dengan nomor 33/ 2018 Vaksin yang disebut MR atau Rubella ini digunakan untuk imunisasi", jelas Hasanuddin Abdul Fattah Ketua Komisi Fatwa MUI.

Dikatakan olehnya bahwa walau berstatus haram dan kandungan babi tersebut adalah gelatin yang berasal dari kulit babi, kemudian juga ada enzim Trypsin yang diambil dari pankreas babi. Selain itu juga ada proses Laktalbumin hydrolysate yang ditengarai dalam menjalankannya bersinggungan dengan bahan dari babi. Kemudian unsur tubuh manusia yang terkandung dalam vaksin MR tersebut adalah human deploid cell.

"Program vaksinasi MR oleh Kemenkes tetap bisa dilanjutkan, karena masuk kategori mendesak dan belum ditemukan vaksin serupa yang halal, tetapi pihak MUI juga mendengar penjelasan dari pakar atau ahli di bidang kesehatan. Dalam fatwa ini MUI juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah yakni wajib menjamin keberadaan vaksin yang halal bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan vaksin yang halal dan sesuai ketentuan perundangan", paparnya.

Disampaikan pula oleh Hasanudin bahwa pemerintah diminta selalu menjadikan pertimbangan keagamaan dalam program vaksinisasi dan pemerintah hendaklah mengupayakan melalui WHO serta negara muslim lainnya untuk melakukan riset guna mendapatkan vaksin MR yang halal dan suci.

"Kajian LPPOM-MUI dimulai pada 14 Agustus kemudian hasilnya disampaikan ke Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus dengan proses berlangsung dengan mekanisme pengkajian terhadap dokumen yang dikirim oleh pihak SII. Dalam dokumen tersebut tim LPPOM-MUI sudah menyimpulkan adanya kandungan babi dan organ manusia", Ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorin Niam Soleh.

Dinyatakan Ketua MUI Palembang, Saim Marhadan bahwa 16 Agustus lalu sekretaris MUI pusat telah mengumumkan vaksin MR positif mengandung zat non-halal, yakni babi dan organ manusia dan itu hasil pemeriksaan awal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap kandungan vaksin MR.

"Antara MUI pusat dan Kemenkes sudah ada kesepakatan menunda pemberian vaksin MR. Dengan adanya temuan ini otomatis vaksin yang didistribusikan oleh Biofarma di Indonesia itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi untuk fatwa masih dikaji, bersama komisi fatwa MUI", kata Saim membeberkan.

Kepala Dinkes Kota Palembang Letizia menjelaskan berdasarkan fatwa MUI pada 20 Agustus 2018 lalu maka pihaknya dapat memberikan kembali vaksin gratis ini secara massal, dimana sebelumnya hanya terbatas kepada yang membutuhkan saja.

"Saat ini baru sekitar 20% anak yang sudah diberi imunisasi tersebut dan kita targetkan selesai pada akhir bulan ini", katanya saat resosialisasi imunisasi MR tingkat Kota Palembang di ballroom Santika Hotel, kamis 6 September lalu.

Kemudian pada saluran WhatsAppnya Kadiskes juga menjelaskan ketika ditanya mengenai pro kontra di masyarakat dan mengapa pemerintah terkesan ngotot targetkan imunisasi ini ia menanggapi dengan bijak.

"Imunisasi ini Wajib untuk anak umur 9 bulan sampai 15 tahun, banyak anak- anak cacat belum terdata karena disebabkan Virus Rubella walau sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi", ucapnya.

Bahkan diceritakanya bahwa dahulu sudah ada vaksin MMR tapi belum ado program gratis dari pemerintah biayanya mahal 500 ribu hingga 800 ribu yg disediakan swasta, dan sekarang pemerintah sudah menggratiskan sejak 2017 di Pulau Jawa dan tahun ini di luar Pulau. Jawa oleh karena itu program ini wajib yang harus diikuti tujuannya supaya penyakit ini bisa dieliminasi.

Reza (35) mewakili wali murid sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang mengaku bahwa selaku orang tua dia telah dikelabui dengan program massive dan saporadis yang berkesan dipaksakan ini.

"Fatwa ketua MUI per tanggal 20 Agustus lalu sudah jelas Vaksin MR ini haram karena ada unsur babi dan organ manusia, tapi karena pihak sekolah terkesan mewajibkan seolah olah kita selaku orang tua tidak bisa berbuat banyak anak saya terlanjur dimasuki unsur babi dan organ manusia dalam tubuh nya", ungkap Reza kesal.

Ditambahkannya pula padahal bahaya dampak dari rubella itu sendiri Dinas Kesehatan tidak menjelaskan secara detail soal kajian-kajian dan kandungan di vaksin MR itu.

Ketika dimintai pendapatnya akan target Dinkes Palembang akan lanjutkan program pemberian Vaksin ini, Reza yang tergolong faham dengan Project Based Issue.

"Isu dibuat mencekam seperti ini sudah tidak asing, ini ada kepentingan proyek bantuan serta data darurat campak dikota ini atau di seluruh Sumsel kan tidak ada", tuturnya menjelaskan.

Reza mengungkapkan anaknya sehat begitu juga anak anak lain yang sudah terima babi ditubuhnya selagi berharap program Vaksin MR dihentikan karena masih belum jelas.

Heri (40) berpendapat bahwa "kata-kata yang dimaksud itu anak yang kena virus Rubella, lah ini anak saya termasuk semua anak pada sehat, Nah itu sudah dimasukin vaksin yang mengandung babi ini jelas sangat dirugikan saya sebagai wali murid", tutupnya kecewa.()

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang "VAKSIN MR POSITIF HARAM TETAPI DIMUBAHKAN" . Silahkan membaca berita lainnya.

Inpex Masela Supports English Language Training in Tanimbar

Posted: 07 Sep 2018 04:53 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Oil and gas company in Tanimbar, West Southeast Maluku District (MTB), Maluku Province, Inpex Masela Ltd supports education at local community.

According to the company's Senior Manager, Muhammad Berli, one of their supports is to provide English language training to elementary and secondary school teachers in the Tanimbar Islands.

"This is a proud achievement for us, because we can provide training to 20 participants successfully. Their results are extraordinary and this is an achievement we are targeting," Berli said in Saumlaki, Friday (7/9).

He said this was part of the company's Social Investment Program with SKK Migas and Language Institutions from East Java. They focus on developing the English language skills of the teachers so that the younger generation of Tanimbar can develop themselves.

"They are teachers of elementary school level English in South Tanimbar District (Tansel) and English Language Department students from the Saumlaki College of Education," he said.

Representative of the government of West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa said that the training was a fortune to the participants. They must use the knowledge gained and can be delivered to children in villages.

"We have to monitor the impact on the community, especially for children. Activities like this can encourage them to teach," said Tomasoa. (Laura Sobuber)

Masela Inpex Ondersteunt Engels Taalonderwijs op de Tanimbar-eilanden

Posted: 07 Sep 2018 04:33 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Olie- en gasbedrijf in Tanimbar, West-Zuidoost-Maluku (MTB), provincie Maluku, Inpex Masela Ltd ondersteunt het onderwijs in de lokale gemeenschap.

Volgens de Senior Manager van het bedrijf, Muhammad Berli, is een van hun ondersteuning het aanbieden van Engelstalige training aan basis- en middelbare scholieren op de Tanimbar-eilanden.

"Dit is een kwestie van trots voor ons, omdat we training kunnen bieden aan 20 deelnemers.De resultaten zijn buitengewoon.Dat is de prestatie die we zoeken," zei Berli in Saumlaki, vrijdag (7/9).

Hij zei dat dit deel uitmaakte van het Social Investment Program van het bedrijf met SKK Migas en taalinstellingen uit Oost-Java. Ze richten zich op het ontwikkelen van de Engelse taalvaardigheid van de leerkrachten, zodat de jongere generatie Tanimbar zichzelf kan ontwikkelen.

"Het zijn leraren op het niveau van het basisonderwijs Engels in het South Tanimbar District (Tansel) en studenten van de Engelse taalafdeling van het Saumlaki College of Education," zei hij.

Vertegenwoordiger van de regering van West Southeast Maluku, dr. Edwin Tomasoa zei dat de training een fortuin was voor de deelnemers. Ze moeten de opgedane kennis gebruiken en kunnen worden afgeleverd aan kinderen in dorpen.

"We moeten de impact op de gemeenschap bewaken, vooral voor kinderen. Activiteiten als deze kunnen hen aanmoedigen om les te geven," zei Tomasoa. (Laura Sobuber)

Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden

Posted: 07 Sep 2018 03:47 PM PDT

BERITA MALUKU. Persoalan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru semakin tak ada habisnya, walaupun sudah dilakukan penutupan 24 kali, namun masih saja ada penambang yang melakukan aktifitas.

Bahkan, Tim Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah terbentuk dibawah koordinir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disingkat (Kemenkopolhukam) dengan lembaga terkait lainnya seperti tak bertaji dalam penanganan masalah Gunung Botak ini.

Hasil penyisiran yang terakhir dilakukan oleh parat keamaan pada 30 Agustus 2018 lalu, telah dilaporkan ke Menkopolhukam, namun sampai saat ini belum ada respon apapun.

Untuk menuntaskan semua ini, Pemerintah provinsi Maluku melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyurati Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, sampai saat ini, surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia ini belum mendapatkan jawaban.

"Kami sudah buat surat ke presiden dua minggu lalu, minta lebih melirik ke Gunung Botak. Tapi belum dapat jawaban," ujar Martha Nanlohy, Kepala Dinas ESDM Maluku, saat berikan keterangan pers bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Vera Tomaso dan peneliti dari Universitas Pattimura Ambon, Jusmi Putuhena dan Yustinus Male di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (7/9).

Dijelaskannya, salah satu cara pamungkas untuk menyelesaikan persoalan Gunung Botak yang mulai buntu penanganannya itu adalah bergabung dengan Masyarakat Adat di Kayeli, Buru untuk bersama-sama menyelesaikan.

"Sudah cukup banyak kita berbuat untuk Gunung Botak. Tapi kenapa tidak stop-stop. Dari 2010-2015 24 kali dilakukan pengosongan, tapi tidak berhasil. 2015 berhasil turunkan semua berkat kerjasama dengan aparat. Desember 2016 penambang datang lagi. Berulang hingga Maret 2016 dipimpin Pak Gubernur dengan unsur dari Kementerian ESDM, Menkopolhukam dan sebagainya. Dua tahun berjalan, sampai saat ini permasalahan berulang-ulang terjadi. Tapi penanganan tidak berhasil. Hanya tinggal satu cara, bergabung dengan masyarakat adat. Kalau jalan sendiri-sendiri maka tidak akan selesai. Hasil rapat kita dengan masyarakat cukup baik, mereka sadar kalau dampaknya mereka yang akan terkena," jelasnya.

Selain itu, dari masyarakat Adat di Kayeli pun dikatakan Nanlohy sudah melaporkan kondisi terakhir di Gunung Botak yang masih ditempati penambang ilegal. Padahal baru saja dilakukan penyisiran.

"Ilegal Minning (Penambang ilegal) ini yang harus dipangkas karena mereka ini menjadi kendala kita terlebih mereka pakai merkuri dan sianida hingga berton-ton," tuturnya.

Sementara, peneliti dari Universitas Pattimura, Jusmi Putuhena mengatakan, data yang dimilikinya per 3 September 2018, tidak semua tenda penambang ilegal dibongkar. Bahkan, hingga Senin kemarin diakuinya masih terlihat pengangkutan material oleh penambang dari Gunung Botak.

"Jadi masih ada sekitar 300-1.000 orang di Gunung Botak," ucapnya.

Ahli Kimia dari Unpatti, Yustinus Male dalam kesempatan tersebut menyebutkan, salah satu cara untuk menangani persoalan Gunung Botak adalah dengan membentuk satuan YonGab serta merotasi seluruh personil yang ada di Gunbung Botak dari mulai pangkat terkecil hingga pangkat tertinggi.

Hal ini dikarenakan, meskipun ada banyak aparat di Gunung Botak, toh tetap saja bahan berbahaya berupa merkuri dan sianida tetap masuk dan beredar bebas di sana.

Jika hal itu terus dibiarkan, maka pencemaran lingkungan di Gunung Botak akan semakin parah. Sesuai risetnya pada, rata-rata biota laut di Pulau Buru sudah tercemar merkuri dan sianida yang mengalir mengikuti sungai Anahony.

Disinggung penyebab tidak terdeteksinya bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk dan beredar di Gunung Botak melalui Namlea padahal Tim dibawah Menkopolhukam telah dibentuk serta melibatkan semua unsur termasuk TNI/Polri, Nanlohy malah menyarankan untuk ditanyakan ke pihak aparat keamanan.

Sejauh ini, dari penangkapan B3 seperti sianida dan merkuri yang masuk ke Pulau Buru, Nanlohy mengakui belum diketahui siapa pemiliknya.

"Kalau Ginzan itu BPS punya, tapi kalau sinida ini belum diketahui. Kita sangat berharap secepatnya bisa selesai, Pusing persoalan ini, otak , anggaran terkuras, tapi tidak selesai-selesai, ada kepentingan si A si B si C," tandasnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden . Silahkan membaca berita lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja

Posted: 07 Sep 2018 03:37 PM PDT

BERITA MALUKU. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Maluku memberikan santunan kepada tiga ahli waris, yakni Johan Tuhumury dari Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku sebesar Rp24.000.000, Very J. Papilaya dari Gereja Protestan Maluku sebesar Rp27.670.517, dan Jacobus Willem Tomasoa yang merupakan korban kecelakaan kerja dari CV Sinar Seluler Rp119.852.250.

Santunan yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, diserahkan disela-sela peringatan HUT Kota Ambon ke-443, yang berlangsung di lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (7/9).

Usai upacara peringatan HUT Kota Ambon, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Alias AM mengatakan, santunan yang diberikan merupakan komitmen dari BPJS Ketenagkerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja baik yang ada di kota Ambon, maupun secara luas Povinsi Maluku.

"Santunan yang kita diberikan merupakan tindaklanjut dari kerjasama dalam rangka pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerajaan kepada masyarakat kota Ambon dan secara umum Provinsi Maluku," ujarnya.

Dirinya berharap melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan terus menerus, dan didukung penuh pemerintah kota Ambon maupun pemerintah provinsi Maluku, pekerja yang ada di Ambon dan secara luas Maluku dapat terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada perusahaan, dirinya mengingatkan untuk dapat mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerajaan.

"Hal ini wajib dilakukan, sehingga ada resiko atau meninggal dunia, kecelakaan kerja, maupun jaminan pensiun bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pekerja," ucapnya.

Dirinya mengakui, dalam pelaksanaannya perlu ada sinergitas dengan Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagkerjaan, dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat dari sisi ketenagekerjaan.

"Sebelum mengakhiri ini, saya mengucapkan HUT Kota Ambon ke-443. kiranya Ambon kedepan semakin harmonis, religus, dan menjadi contoh bagi daerah lain tentang hidup orang basudara diantara sesama," pungkasnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Santuni Korban Kecelakaan Kerja . Silahkan membaca berita lainnya.

45 Passengers of Sank-Off Boad is Save by Search and Rescue Team

Posted: 07 Sep 2018 03:08 PM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM - A team of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) has managed to rescue 45 passengers after their boat sank off North Loloda isle, west of Halmahera Island, North Maluku Province on early Thursday.

Forty five people were found safe and evacuated to Ternate in the rescue operation assisted by local fishermen and water police, Imelda Alini, corporate secretary of PT ASDP Indonesia Ferry, the company operating the ill fated boat, said in a statement.

The survivors were passengers of MV Bandeng which lost contact on Wednesday (Aug 15) at 11 a.m. local time on its way from Tobelo in North Maluku, to Bitung, North Sulawesi Province.

The Basarnas team managed to spot the passengers aboard inflatable life-rafts, after midnight. (Antara)

Sandiaga Salahuddin Uno Meet Maluku Governor, Murad Ismail

Posted: 07 Sep 2018 02:43 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno, who is the would-be running mate of Presidential Candidate Prabowo Sugianto, had a meeting with Maluku Governor Murad Ismail in Ambon on Friday.

"We discussed a lot of things. But the point is I hope Ambon will be better under the leadership of Murad. It should prioritize the absorption of labor and focus on the stability in prices of basic needs," Uno said in his written statement received in Jakarta on Friday.

The former Deputy Governor of Jakarta said Ismail was a firm leader and was able to bring further development to Ambon.

Paired with Barnabas Orno, Ismail was a former Commander of the Police Mobile Brigade Corps and was supported by seven parties namely PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, and the NasDem Party.

After Friday prayers, Uno had lunch together with Ismail.

However, Uno required a lot of time to reach the vehicle. He became the bone of contention among citizens who wanted to take pictures with him. Uno took some 30 minutes to reach the car parked in the courtyard of the mosque. (Antara)

Inpex Tutup Pelatihan Bahasa Inggris “English For Community Empowerment” di Tanimbar

Posted: 07 Sep 2018 11:48 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Perusahaan minyak dan gas dari Jepang, Inpex Masela Ltd menutup kegiatan pelatihan bahasa Inggris "English for Community Empowerment" di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, pada Jumat (7/9).

Program Social Investment di bidang pendidikan, khususnya pengembangan ketrampilan berbahasa inggris ini terlaksana hasil kerjasama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Papua dan Maluku (SKK Migas Pamalu), Inpex Masela dan Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya Acting Senior Manager Communication and Relation Department Inpex Masela, Muhamad Berli mengatakan pihaknya sangat bangga dan menghargai semangat dari ke 20 peserta yang terdiri dari para pengajar Bahasa Inggris tingkat Sekolah dasar (SD) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dan para mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) yang sudah menyelesaikan program ini dengan baik.

"Ini adalah satu kebanggaan untuk kami, karena suatu perjalanan yang cukup panjang bahwa ada 20 peserta pada hari ini yang telah selesai melakukan pelatihan dalam program yang luar biasa dan hasilnya sudah kita lihat bersama, ini pencapaiannya saya hargai," kata dia.

Berli pun berharap ilmu yang sudah diperoleh melalui program yang dibentuk atas dasar kebutuhan dari masayarakat dan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat asli dari wilayah kerja perusahaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa inggris di sekolah bagi para guru dan dapat membekali metode pengajaran bahasa inggris sebagai bekal untuk bekerja atau membuka lembaga pendidikan non formal bagi mahasiswa.

"Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat diaplikasikan dan juga dapat dibagikan kepada rekan guru yang lainnya demi menciptakan generasi muda Tanimbar yang memiliki daya saing yang tinggi karena memiliki kemampuan yang berkomunikasi dalam bahsa inggris, selain juga menjunjung tinggi budaya dan bahasa lokal" harapnya.

Hal yang sama juga diharapkan oleh Asisten II Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) MTB, dr. Edwin Tomasoa bahwa mengikuti pelatihan tersebut adalah suatu keberuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara melakukan lompatan yang besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dari anak-anak Bumi Duan Lolat, khususnya yang berada di Desa-Desa.

"Ilmu dari program jangan kemudian selesai, yang mau ditegaskan adalah kita harus memonitoring lebih lanjut dampaknya seperti apa kepada masyarakat yang paling utama adalah anak-anak. Dengan kegiatan seperti ini bisa lebih dipacuh untuk kelas mengajarnya bisa lebih semangat lagi dari sebelumnya karena guru hanyalah sasaran pelantara tetapi saran akhirnya itu adalah anak, maka itu keberhasilan guru dapat dilihat dari anak didiknya," harap dia.

Selanjutnya dari Laporan hasil pelatihan bahasa inggris tersebut yang disampaikan oleh PIC "English For Community Empowerment" program dari Lembaga Bahasa LIA Ngagel, Nurul Fitri Purwadi mengungkapkan bahwa pengajaran bahasa inggris di SD khususnya masih hanya sebatas menghafal kata-kata saja dan belum ke arah kemampuan komunikasi serta para guru juga belum menerapkan perencanaan pembelajaran yang bagus.

"Kami ingin membantu guru-guru agar bisa mencapai itu dengan mengajar bahasa inggris untuk tujuan komunikasi dan juga membuat perencanaan pengajaran yang baik dengan tujuan akhirnya adalah siswa di daerah ini bisa meningkat kemampuannya, karena dengan meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar dan menyiapkan rencana pembelajaran yang baik maka imbasnya pasti ke siswa," ungkapnya.

Selepas itu, acara dilanjutkan dengan mengumuman peserta pelatihan terbaik berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan dari Lembaga LIA Ngagel, yaitu Viktoria Layan, S.pd, Oktaviani Dua Paan, S.Pd, Maryana B. Luturmas. Disusul dengan pemberian Penghargaan kepada pihak sekolah yang telah mendukung fasilitas praktek mengajar tersebut, diantaranya SD Naskat II Santo Yoseph Lauran, SD Naskat I St Ignasius Olilit Timur, SD Naskat Don Bosco III Saumlaki, SD Naskat Santo Conisius Sifnana, SD Kristen Lermatang, SD Naskat St Fransiskus Xaverius Bomaki dan STKIP Saumlaki.

Kemudian pemberian penghargaan dari Inpex Masela Ltd, Muhamad Berli kepada Pemerintah Daerah (Pemda) MTB, dr. Edwin Tomasoa atas dukungan dan kerjasama dalam program pelatihan itu serta penghargaan kepada peserta dengan rencana pembelajaran terbaik, yaitu guru dari SD Bomaki, Yusuf dengan tema "The Parts Of The Body", yang dinilai sangat sederhana tetapi menarik dan gampang untuk dimengerti oleh siswa SD.

Turut hadir juga dalam acara itu, Perwakilan SKK Migas Pamalu Ambrosius Kelitadan, Sr. Specialist Media Relation Inpex Masela Ltd Mohammad Kurniawan, Specialist Social Investment Donny Rijaluddin, Support Stakeholder Engagement Nikson Lambiobir, Local Liaison Government Relation Alan Batkormbawa, perwakilan dari sekolah pendukung program, Ketua YPT-RLS Polly Lalamafu bersama staf dan seluruh peserta pelatihan. (Laura Sobuber)

Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor

Posted: 07 Sep 2018 11:08 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - De Indonesische vicepresident Candidate Sandiaga Salahuddin Uno is Vrijdag (7/9) naar de stad Ambon in de provincie Maluku geweest.

Hij ging naar Ambon om de nieuwe Maluku-gouverneur, Murad Ismail, te ontmoeten.

De twee ontmoetten elkaar in de Alfatah Grote Moskee in Ambon om economische zaken te bespreken.

Sandiaga hoopte dat Murad de prijs van basisbenodigdheden in Maluku kon verlagen.

"Ambon zal beter geleid worden door Mr. Murad, hij zal zich concentreren op het verlagen van de prijs van basisbehoeften," zei hij.

Sandi vroeg Murad ook om het niveau van empowerment van de lokale beroepsbevolking.

Hij beschouwde Murad als een beslissende leider en was in staat om Maluku naar voren te brengen.

Murad Ismail werd gouverneur van Maluku, gepaard met Barnabas Orno.

Murad is een voormalige speciale politiecommandant. Tijdens de verkiezing werd hij ondersteund door zeven politieke partijen, namelijk PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP en de NasDem-partij. (Albert Batlayeri)

KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

"Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD.

Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal.

"Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi."

"Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang.

Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua)

Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan.

"Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8).

Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai.

"Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya.

Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan.

Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya.

"Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia.

Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya.

Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut.

"Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut."

"Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua)

KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.

Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut.

"Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi.

Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan.

Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit.

"Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini.

"Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua)

Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.

Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8).

Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu.

"Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami."

"Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya.

Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya.

"Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya.

Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua)

Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).

Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut.

Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

"Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.

Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari.

"Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja."

"Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti

Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal.

"Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali.

Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya.

Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai.

Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang.

Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat."

"Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang

Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT