Diduga Dua Perusahan Positif Cemarai Air Sungai Cidurian |
- Diduga Dua Perusahan Positif Cemarai Air Sungai Cidurian
- Semarak Kemeriahan Pawai Kirab Bendera Merah Putih (Flag Relay) di Ambon
- Camata Batu Ceper; Empat Rumah Milik Waraga Dibongkar itu Sudah Sesuai Aturan
- Pemkab Halut Sambut Hangat Kedatangan 40 Wisatawan Asal Australia
- Anderias Rentanubun Canangkan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental
- Anderias Rentanubun Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Malra
- Gempa 4,5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar
- Lagi, Dua Bayi Kembar Lahir Di Tempat Pengungsian Korban Gempa Palu
- Membangun Pemilu 2019 Yang Damai, Bersih Dan Bermartabat
- Terungkap Berbohong, Kabar Hoax Ratna Sarumpaet Dianiaya Ternyata Operasi Plastik Di Kawasan Menteng Jakarta
- Gempa Dangkal Di Selat Ombay Tidak Berpotensi Tsunami
- DKPP RI Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Terhadap Komisioner KPUD Dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan
- PEMERINTAH GAGAL PAHAM ESENSI BERNEGARA AKIBAT SETUMPUK NALAR ORDE BARU DI LINGKARAN ISTANA!
- Aneh..! Anjing Gigit Babi, Oknum Polisi di Manggarai Minta Babi Buat Pengaduan
- Geger !!.Tiga Polisi Seorang di Antaranya Polwan Kena OTT
- Pemprov Maluku Berlakukan Penggunaan Batik dan Baju Cele bagi ASN
- Halima Suamole Jabat Plt Kepala BKD Maluku
- Gubernur Maluku: Jika Diperlukan, Kami Siap Kirim Tenaga Kesehatan ke Palu-Donggala
- Pemkot Ambon Gelar Sosialisasi Perwujudan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
- Hartanto Pimpin Kenaikan Pangkat Prajurit Korem Binaiya
- Kodim Tobelo Terima Senjata Api Rakitan dan Amunisi dari Warga
- Peringati Hari Kesaktian Pancasila, 178 Prajurit Korem Babullah Naik Pangkat
- Gempa Bumi 2,4 SR di Latuhalat Tidak Berpotensi Tsunami
- Alami Tindak Kekerasan, Polisi Amankan Buruh Proyek Milik Kemenkumham
- Imunisasi Miesela Rubella di Kota Kupang Belum Capai Target
| Diduga Dua Perusahan Positif Cemarai Air Sungai Cidurian Posted: 03 Oct 2018 01:44 AM PDT  BantenNet.com, SERANG - Dalam rangka menindak lanjuti hasil pencemaran sungai cidurian yang berlokasi di kabupaten serang kini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten telah melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan analisa laboratorium pada 2 perusahaan dan hasilnya jelas positif bahwa kedua perusahaan memang betul terbukti mencemari bantaran sungai cidurian adapun hasil analisa laboraturium: PT. Berkah Manis Makmur pada tanggal 6 Agustus 2018. Titik pengambilan sampel adalah rembesan I, Rembesan II, saluran by pass Bak kontrol, Outlet IPAL, Lagoon, Sungai dibelakang PT. Berkah Manis Makmur (down strem), dan Up Streem Hasil analisa sampel air dari PT. Berkah Manis Makmur sampel air pada up streem sebelum melewati PT. Berkah Manis Makmur dari 35 parameter yang dilakukan pengujian hanya parameter nitrat yang melebihi baku mutu. Sampel air down streem setelah melewati PT. Berkah Manis Makmur dari 35 parameter yang dilakukan pengujian ada 5 parameter yang yang tidak sesuai baku mutu. Sampel rembesan dan by pass dari 6 parameter yang dilakukan pengujian ada 5 parameter yang tidak memenuhi baku mutu. Sampel. Outlet IPAL air recycel dari 6 parameter yang dilakukan pengujian ada 3 parameter yang tidak sesuai baku mutu. PT. Frans Putra Tex pada tanggal 13 Agustus 2018. Titik pengambilan sampel anak Sungai Cidurian, Anak Sungai Frans Putra Tex, Outlet IPAL, Limbah dimestik by pass dan inlet. Hasil analisa sampel air dari PT. Frans Putra Tex, Sampel air anak sungai Cidurian dari 35 parameter yang diuji ada 7 parameter yang tidak memenuhi baku mutu. Sampel air anak sungai PT. Frans Putra Tex, dari 35 parameter dilakukan pengujian ada 8 parameter yang tidak memenuhi baku mutu.Sampel air outlet IPAL l, dari 9 parameter yang dilakukan penhujian ada 2 parameter yang tidak memenuhi baku mutu. Sampel by pass belakang kantin dari 9 parameter yang dilakukan pengujian ada 5 parameter yang tidak memnuhi baku mutu. Kabid bidang dampak pengendalian lingkungan Neni mengatakan, secara aturan undang undang ada tahapan tahapan yang dilakukan pertama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Kabupaten Serang sudah memberikan langkah sanksi kepada perusahaan yaitu, sanksi secara administrasi yang tertuang didalamnya. Pihaknya akan menindak lanjuti kembali terkait langkah pertama sudah maksimal apa belum untuk saat ini masih dalam pemantauan dan pengawan DLHK Kabupaten serang. Bila seandainya pihak perusahaan tidak mengindahkan sanksi tahap pertama pihaknya akan melanjutkan kepada sanksi kedua yaitu paksaan pemerintah dan ada beberapa poin diantaranya, penurunan kapasitas produksi hingga penutupan saluran. DLHK Kabupaten Serang sudah melakukan FGD dibeberapa perusahaan yang ada diwilayahnya. Menurut neni persoalan sungai sangat menjadikan polemik dari tahun ketahun, saat ditanya awak Media berapa lama sungai cidurian tercemari oleh pembuangan limbah perusahaan, dirinya menjawab "saya di DLHK Kabupaten Serang baru 2 tahun yang artinya tidak mengetahui persoalan kebelakang karena tidak ada pelimpahan kasus cidurian saat saya menjabat di DLHK Kabupaten Serang. Ia akan menyampaikan kepada pimpinan dan terkait waktu yang diberikan oleh DPRD Provinsi selama 7 hari akan saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan sungai cidurian."Katanya Ali Nurdin pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Banten menyampaikan, bahwa hasil dari 2 perusahaan yakni PT. Berkah Manis Makmur yang berproduksi gula serta PT. Frans Putra Tex, yang memproduksi kain, hasil kesimpulan Laboratorium terbukti mencemari sungai cidurian, karena ini menjadi kewenangan kabupaten serang untuk melakukan tindakan maka sementara Provinsi Banten akan mengirim surat kepada kabupaten serang untuk menyerahkan dan mengambil tindakan dan langkah langkah. DPRD Provinsi Banten dan masyarakat meminta kepada DLHK Kabupaten Serang, bilamana dalam waktu satu minggu ini tidak ada tindakan pihaknya agar segera membuat jawaban surat untuk menyerahkan langkah langkah hukum kepada DLHK Provinsi Banten. Dan bila seandainya tidak ada jawaban dari DLHK Kabupaten Serang, kami akan mendorong masyarakat untuk menutup perusahaan."Tegasnya >tm Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Diduga Dua Perusahan Positif Cemarai Air Sungai Cidurian . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Semarak Kemeriahan Pawai Kirab Bendera Merah Putih (Flag Relay) di Ambon Posted: 03 Oct 2018 01:40 AM PDT | ||
| Camata Batu Ceper; Empat Rumah Milik Waraga Dibongkar itu Sudah Sesuai Aturan Posted: 03 Oct 2018 01:04 AM PDT  BantenNet.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota kota Tangerang membongkar 4 Unit rumah yang berdiri di atas lahan Milik pemerintah Tepatnya di belakang SDN 1 Batuceper yang beralamatkan Kp. Batujaya Utara RT.003 / RW.003 Kelurahan Batujaya, kecamatan Batuceper Kota Tangerang (3/10/) pagi tadi. Camat Batuceper H. Nurhidayatullah pada BantenNet.com dilokasi pembongkaran mempaparkan pihaknya sudah memeberikan surat pemberitahuan dan sosilisasi kepada warga yang akanterkena dampak perluasan lahan Sekolah SDN I Batuceper " semunya ini sudah kami komunikasikan dengn Pihak pihak terait lahan yang seluas 360 M persegi rencana akan di pergunakan oleh pihak pemerintah untuk perluasan lahan sekolah. Dan Pemerintah Kota Tangerang sudah menyipkan untuk para kepala keluaraga yang terkena Pembongkaran sudah kami siapkan Rumah Rusun di kelurahan Manis jaya atau Jatake, tuturnya. " Kebetulan itu semua satu keluaraga besar yang sudah menempati kurang lebih 30 tahun sejak tahun 1959, informasinya dan pada tahun 1987 pihak pemerintah sudah mengusulkan untuk mengosongkan lahan yang ditempati tapi karna kebutuhan sekolah atau pemerintah belum untuk siap di gunakan atau di pakai negra, pemerintah Kota Tangerang Pada Saat itu membolehkan warga untuk menggunakannya dan bukan untuk menjadi Hak milik, karna dulu belum ada untuk keperluan sekolah jadi pemerintah membiarakan untuk di tempati" Masih Menurut Camat " adanya penolakan penolakan dari warga saya juga prihatin akan tetapi kami sudah melakukan sosialisasi kepada pihak keluaraga dan Pak H.Muhidin sebagai keluarga dan sudah mengakui ini bukan miliknya, bahkan pihak keluarga sudah bertemu dengn wakil walikota Tangerang dan wakil wali kota pun tidak bisa berbuat apa apa"tambahnya. " memang pada pemerintahan kepala Desa terdahulu sudah ada ijin rekomendasi dari pihak Desa dengan isinyapun sama bahwa mereka hanya bisa untuk menggunakan lahan sekolah selama pihak pmerintah belum menggunakannya" jelas H.Nurhidayatullah. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Camata Batu Ceper; Empat Rumah Milik Waraga Dibongkar itu Sudah Sesuai Aturan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pemkab Halut Sambut Hangat Kedatangan 40 Wisatawan Asal Australia Posted: 03 Oct 2018 12:06 AM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara menyambut hangat kedatangan 40 Wisatawan Asing asal Australia di Bumi Hibualamo dalam agenda kunjungan Tour Wisata. 40 Wisatawan disambut dengan pementasan seni budaya Halut yaitu Tarian Cakalele dan Ronggeng Goyang Tobelo di Pandopo Tanjung Pilawang, Desa Gura, Kamis(27/9). Wisatawan asal Australia yang melalui Jasa Travel Sidney Tour Papua ini berkunjung ke Kabupaten Halut hanya 4 jam saja dan akan melanjutkan perjalanan mereka selanjutnya ke Papua. Ini merupakan Tour Wisata Tahunan yang selalu di gelar setiap tahunnya di Halmahera Utara, sebagai salah satu tujuan untuk melihat wisata di kota tobelo dan keaneka ragamannya. Bupati Halut Frans Manery, menyambut baik kehadiran tamu dari Australia tersebut dan berharap mereka terkesan dan bahagia selama di Kabupaten Halmahera Utara. "Ini merupakan awal jumpa kita dan semoga pada kesempatan berikutnya bisa datang kembali ke Halut untuk menikmati indahnya Alam Halmahera Utara yang indah ini," harapnya. Ketua Rombongan Wisatawan, Oswald, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah daerah halut bersama seluruh masyarakat dalam menerima Rombongan Wisatawan di Halut. "Kami sangat Berterima kasih kepada pemda dan masyarakat yang bisa menerima kami untuk berkunjung dan menikmati indahnya Halmahera Utara," ucapnya. Setelah penyambutan para Wisatawan Di Pandopo Pantai Tanjung Pilawang ke 40 Turis Asal Australia melanjutkan perjalanannya ke SD GMIH 4 Dan SD GMIH 1 Tobelo, setelah itu mengunjungi Pusat Perbelanjaan Makanan Khas Halut dan Asesoris di Pasar Modern Tobelo. Selanjutnya rombongan ke Rumah Dabiloha Pantai Tanjung Pilawang untuk di suguhkan Tarian dan nyanyian Budaya oleh sanggar Gumi Guraci Tobelo.(DiskominfoHalut) | ||
| Anderias Rentanubun Canangkan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental Posted: 02 Oct 2018 11:36 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku Ir. Anderias Rentanubun mencanangkan Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental (BP-GNRM) Tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (1/10).Ir. A. Rentanubun menjelaskan, revolusi mental adalah gerakan nasional untuk merubah sistem nilai, cara pandang, pola pikir, nilai, sikap bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan Pancasila. "Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 meliputi program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu," ujar dia. Ia melanjutkan menginjak 3,5 tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia telah banyak perubahan diantaranya semakin baiknya pelayanan publik, tingkat disiplin ASN dan masyarakat, kemandirian bangsa, kebersihan lingkungan serta semakin kokohnya NKRI ditengah terpaan berbagai ideologi dunia. "Konkritnya, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus posisi ke 4 perolehan medali Asian Games adalah bukti nyata keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental," papar dia. Sehubungan dengan penyelenggaraan BP-GNRM Tahun 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018, maka ia menghimbau kepada masing-masing Pimpinan OPD, Kepala Ohoi dan Lurah untuk. melaksanakan aksi nyata 5 Gerakan Revolusi Mental di lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan dan Ohoi. "Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan BP-GNRM di lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan dan Ohoi. Serta menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan BP-GNRM Tahun 2018 di lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan dan Ohoi, segera setelah berakhirnya pelaksanaan BP-GNRM Tahun 2018," papar dia. Acara Pencanangan ditandai dengan pemukulan Gong oleh Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara, S. Th. Welerubun, SH dan didampingi oleh Bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Malra. (DiskominfoMalra) | ||
| Anderias Rentanubun Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Malra Posted: 02 Oct 2018 11:26 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, Ir. Anderias Rentanubun selaku inspektur upacara pada Upacara Bendera dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Halaman Markas Kodim 1503 Maluku Tenggara, Senin (1/10)..Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara, S. Th. Welerubun, SH membacakan ikrar dan diikuti dengan pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kab. Maluku Tenggara, Drs. H. M. Difinubun, M.Sos.I Selaku Perwira Upacara : Lettu. Inf. H. Bakri Renhoat. Selaku Komandan Upacara adalah Kapten Inf. Richard Sapury dan Pembaca Pembukaan UUD 1945 yaitu Serda Jemmy Carten. Turut hadir pada upacara bendera tersebut adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Maluku Tenggara, Pimpinan BUMN/BUMD, Dinas Instansi/Vertikal. Sedangkan peserta upacara yaitu 1 SST Kodim 1503 Maluku Tenggara, 1 SST Kompi D/Ibra Yonif 734/SNS, 1 SST Lanal Tual, 1 SST Lanud Dumatubun Langgur dan 1 SST Satpol. Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara. (DiskominfoMalra) | ||
| Gempa 4,5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar Posted: 02 Oct 2018 09:56 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gempa bumi dengan magnitudo 4.5 skala richter (SR) guncang Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.Menurut BMKG Maluku, gempa dengan kedalaman 59 km yang terjadi pada Rabu (3/10) pukul 12.53 WIT ini berada pada koordinat 7.29 lintang selatan (LS) dan 131.05 bujur timur (BT) atau 1 km utara Pulau Wuliaru dan Pulau Wotar, Kecamatan Wermaktian. Meski memiliki goncangan yang cukup besar, gempa yang berjarak 76 km arah Barat Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan 81 km Utara Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan ini tidak berpotensi tsunami. Selain itu hingga diberitakan, belum ada laporan korban jiwa. (Albert Batlayeri) | ||
| Lagi, Dua Bayi Kembar Lahir Di Tempat Pengungsian Korban Gempa Palu Posted: 02 Oct 2018 09:28 PM PDT  Lagi, Dua Bayi Kembar Lahir Di Tempat Pengungsian Korban Gempa Palu  Foto tersebut diunggah oleh pemilik akun, Joko Hendarto pada hari Selasa (2/10/2018) sekira Pukul 15.24 Wita dan mendapat like 3.054, 759 Komentar dan 9.558 kali bagikan. Dari foto yang diunggah Joko mendapat respon dari para netizen yang turut mendoakan bayi dan kedua orang tua bayi tersebut. "Subhanallah…ya Allah .semoga debay selalu sehat dan jg ibunya," sahut akun milik Tien Rustina. "Dia akan jadi penerus kota palu," tulis akun Roxaeder Ad. Hingga berita ini diturunkan, nama kedua orang tua bayi kembar dan tempat asalnya belum diketahui. (**) Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lagi, Dua Bayi Kembar Lahir Di Tempat Pengungsian Korban Gempa Palu . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Membangun Pemilu 2019 Yang Damai, Bersih Dan Bermartabat Posted: 02 Oct 2018 09:28 PM PDT  Foto : Obor Panjaitan Pimred Media Nasional Obor Keadilan bersama dengan Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua FPG MPR RI) Di Gedung KK I DPR RI. Seminar dengan tema tersebut dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman dari pemilu pemilu sebelumnya yang selalu saja menyisakan masalah, terlebih untuk pemilu 2019 pileg dan pilpres dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang tentunya memiliki sifat, karakter dan teknis penyelenggaraan yang berbeda dan akan lebih kompleks. Pemilu serentak yang untuk pertama kali dalam sejarah politik nasional ini membutuhkan kesiapan dan partisipasi aktif dari kita semua. Seminar kebangsaan ini menampilkan 4 topik, yaitu : 1. Peran Polri dalam mewujudkan Pemilu Aman, tertib dan Damai, oleh Kapolri Jenderal (pol) Prof DR Tito Karnavian. 2. Antisipasi kecurangan dan politik uang pada Pemilu 2019, Oleh Ketua Bawaslu RI. 3.Membangun Komunikasi politik yang Cerdas dan partisipatif. Oleh Dosen, pakar Komunikasi politik Pasca sarjana Komunikasi Univesitas Indonesia. 4. Pilihan isu politik kebangsaan yang mensejahterakan rakyat. Oleh DR Valina Sinka Subekti, mantan PAH I BP MPR, mantan anggota KPU RI, Dosen Fisip UI. Kegiatan ini akan mengundang dan menghadirkan peserta dari pimpinan partai politik peserta pemilu legislatif 2019 dan pimpinan Tim Kampanye Nasional dari Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2019. Selain pimpinan Ormas, OKP, LSM, Media, kami juga mengundang pimpinan perguruan tinggi, perwakilan organisasi mahasiswa, pemuda dan wanita sejabodetabek. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari penuh pada hari senin tgl 15 Oktober 2018, bertempat di Gedung KK I DPR RI. Yang akan diawali oleh pidato pengarahan dan pembukaan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto. Demikian, semoga seminar kebangsaaan yang akan digelar di jakarta tgl 15 oktober ini dapat memberikan pencerahan dalam mewujudkan pemilu 2019 yang semakin berkualitas, penuh kedamaian, penuh santun, etis, bersih, menjalin persatuan dan kesatuan. Pemilu yang mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menjadi Negara terdepan dalam membangun demokrasi bermartabat di kancah pergaulan dunia Internasional. Maju Terus Pantang mundur. Salam hormat, Agun Gunandjar Sudarsa Ketua FPG MPR RI. Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Membangun Pemilu 2019 Yang Damai, Bersih Dan Bermartabat . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Posted: 02 Oct 2018 09:18 PM PDT  Terungkap Berbohong, Kabar Hoax Ratna Sarumpaet Dianiaya Ternyata Operasi Plastik Di Kawasan Menteng Jakarta Hasil penyelidikan awal diketahui, Ratna operasi plastik di sebuah klinik bedah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyelidikan melibatkan dua Polda yakni Jawa Barat dan Metro Jaya. Dokumen hasil penyelidikan tersebut beredar di kalangan wartawan. Penyelidikan Polda Jabar menyebut pada tanggal 21 September 2018 tak ada konferensi dengan negara asing di Bandung. Dalam pemberitaan disebut, Ratna dianiaya usai menghadiri konferensi dengan beberapa peserta dari luar negeri. Selain itu tidak ada saksi mata di Bandara Husein Sastranegara Bandung yang melihat aksi pengeroyokan dan tidak ada daftar manifes atas nama Ratna Sarumpaet. Hasil penyelidikan Polda Metro Jaya menguatkan penyelidikan Polda Jabar. Pertama dari nomor telepon seluler Ratna yang dinyatakan aktif di Jakarta, bukan di Bandung pada tanggal 20-24 September 2018. Sementara dari pengecekan rekening Ratna dan anaknya ada tiga kali dana keluar yang didebet di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika masing-masing sebesar Rp25 juta pada tanggal 20 September 2018, Rp25 juta pada tanggal 21 September, dan Rp40 juta pada tanggal 24 September 2018. Polisi juga sudah meminta keterangan ke RS Bina Estetika dan diperoleh keterangan bahwa Ratna Sarumpaet menjadi pasien di rumah sakit tersebut pada tanggal 20, 21 dan 24 September 2018. Hal ini diperkuat dengan rekaman CCTV di klinik tersebut dan buku daftar pasien. Seorang perwira kepolisian membenarkan hasil penyelidikan dua Polda tersebut terkait Ratna Sarumpaet. "Ya benar itu," kata perwira Polri yang enggan disebutkan namanya itu. Sementara perwira lain di Polda Metro Jaya membenarkan bahwa Ratna bukan dianiaya namun operasi plastik. Di lain pihak, Ratna Sarumpaet sejauh ini belum memberikan tanggapan terhadap perkembangan kasusnya ini. Sejumlah orang dekat Ratna, terutama dari kubu capres Prabowo Subianto hingga kemarin menyebut bahwa muka lebam Ratna karena dianiaya di Bandung. Sebelumnya diberitakan, Aktivis Ratna Sarumpaet yang dikabarkan dikeroyok orang tidak dikenal di Bandung pada Jumat (21/9/2018). Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan tersebut karena terkait profesionalitas dan integritas lembaga tersebut. Hal menggelitik terus bergulir dimata masyarakat dan warga netizen, bagaimana tidak diduga terkait kejadian pengeroyokan bunda ratna adalah rekayasa menjelang pemilu 2019. seperti sudah diprediksikan bahwa banyak sandiwara baru untuk mengkaitkan sebuah hal atau kejadian kepada pilplres. Seperti halnya netizen menyebutkan, " Katanya ratna sarumpaet di gebuk. Tapi yg beredar foto babak belur Stuntman nya.. Ternyata mereka menggunakan pemeran pengganti juga. Tapi sayang aktingnya kurang menjiwai ". Adapula, Ratna Sarumpaet saat dianiaya menggunakan stuntman. Hebat ya, seperti di film. apakah dalam rangka syuting film? Ternyata bukan hanya Pak Jokowi yang pake Stuntman, jangan-jangan Ibu Ratna Sarumpaet juga pake ya? tapi kalo beneran, ngeri juga sih, pemukulannya pasti dahsyat, sampe keluar tai lalat. "Oposisi dalam sistem demokrasi baik. Karena jaga demokrasi ini selalu tumbuh ada kontrol dan penyeimbang. Jadi orang seperti Ratna bermanfaat besar bagi Jokowi," katanya.[MI] Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terungkap Berbohong, Kabar Hoax Ratna Sarumpaet Dianiaya Ternyata Operasi Plastik Di Kawasan Menteng Jakarta . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Gempa Dangkal Di Selat Ombay Tidak Berpotensi Tsunami Posted: 02 Oct 2018 08:38 PM PDT  Foto : Foto Istimewa (BMKG) MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | KUPANG NTT | Rabu, (03/10) Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam releasenya menyebutkan, gempa yang terjadi di Selat Ombai, terjadi akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia. Gempa tersebut merupakan jenis gempabumi dangkal. BMKG juga merevisi kedalaman gempa dari laporan sebelumnya 16 kilometer menjadi 43 kilometer. Selain itu, magnitudo gempa juga direvisi menjadi 4,9 dari laporan sebelumnya 5. Sedangkan episenter gempa terletak pada koordinat 9,17 LS dan 124,13 BT. Laporan sebelumnya menyebutkan episenter gempa 9.06 LS dan 124.12 BT. Selain itu, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi di wilayah Laut Sawu ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan sesar naik (Thrust Fault). Getaran irasakan di daerah Kalabahi, Kabupaten Alor dalam skala intensitas II SIG-BMKG (III MMI) dan Lembata I SIG-BMKG (II MMI). Sampai pukul 23.30 Wita belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Sesuai monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang berhubungan dengan gempa di Selat Ombai tersebut (LM). Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gempa Dangkal Di Selat Ombay Tidak Berpotensi Tsunami . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Posted: 02 Oct 2018 08:38 PM PDT  Foto : Sidang Kode Etik DKPP RI terhadap Komisioner KPUD dan Bawaslu Timor Tengah Selatan. Pelanggaran kode etik itu diadukan pasangan calon bupati Obed Naitboho-Alex Kase. Ini dilakukannya karena diduga terdapat pelanggaran pada saat pendistribusian logistik serta proses rekapitulasi yang tidak jujur dan adil (jurdil) saat pilkada serentak pada juni lalu. Sidang pelanggaran kode etik ini, dipimpin anggota DKPP Alfitra Salam dengan anggota tim pemeriksa daerah (TPD) Burhanudin Gesi, anggota KPU NTT Gasim dan anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna. "Ada bukti-bukti yang kami laporkan," kata Kuasa Hukum Pemohon, Novan Manafe. Sesuai bukti-bukti pelanggaran yang diadukan pasangan Obed-Alex, terjadi pelanggaran di 47 tempat pemunggutan suara (TPS) terdiri dari 15 TPS di Kecamatan Amanatun Utara dan 32 TPS di Kecamatan Amanuban Barat. Di antaranya terjadi dugaan pelanggaran dalam distribusi logistik di TPS 2 Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara. Sesuai laporan pengadu, jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut sebanyak 196 orang, sedangkan surat suara yang diterima 342 lembar termasuk cadangan 2,5%. "Seharusnya jumlah surat suara yang diterima 201 lembar sehingga lebih 141 lembar," ujar Novan. Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Timor Tengah Selatan (TTS), Santi Soinbala, dihadapan awak media menjelaskan, bahwa jumlah DPT di TPS 2 Desa Tumu sebabnyak 330 orang, jika ditambah surat suara cadangan 2,5% maka, surat suara yang diterima akan menjadi 342 lembar. "Sehingga terjadi kelebihan tiga surat suara, bukan 141 suara seperti yang diadukan mereka,"tandas dia. Kendati terjadi kelebihan distribusi surat suara ke TPS seperti yang dituduhkan pengadu, menurut Santi, tidak ada surat suara yang disalahgunakan. "Hal itu menandakan KPPS di setiap TPS berlaku jujur termasuk mencatat suara suara rusak, salah coblos jumlahnya sama atau cocok," ujarnya. Ketua KPU NTT Maryanti Adoe mengatakan, sidang dugaan pelanggaran kode etik tersebut tidak akan memengaruhi hasil pilkada di daerah itu. "Jika KPU terbukti melanggar kode etik, mereka akan diberi sanksi, tetapi tidak akan mengubah hasil pilkada," ujarnya. (LM) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DKPP RI Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Terhadap Komisioner KPUD Dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| PEMERINTAH GAGAL PAHAM ESENSI BERNEGARA AKIBAT SETUMPUK NALAR ORDE BARU DI LINGKARAN ISTANA! Posted: 02 Oct 2018 08:18 PM PDT Refleksi Dari Kasus Ratna Sarumpaet  Oleh: Natalius Pigai (Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan) MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | OPINI | Pasti banyak orang berprasangka begitu kejamnya judul tulisan ini. Sangat wajar jika saya menulis judul karena apa yang dialami oleh Aktivis Ratna Sarumpaet ini bisa diduga terkait dengan aktivitasnya sebagai oposisi. Demikian pula jika dikaitkan dengan pernyataan capres 2019 tentang pernyatan perang yang mengancam pihak oposisi. Meskipun dugaan ini harus dibuktikan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tentu saja judul ini tidak begitu saja jatuh dari langit, ada akar historisnya dan tidak ironis bahwa landas pijak lahirnya sebuah negara bangsa termasuk Indonesia hadir untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antar individu (homo homini lupus), lantas negeri dihadirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam rakyat ( Thomas Hobes). Negara ini kita lahir karena adanya sumpa pemuda menyatakan kehendak antar individu melahirkan pejanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis), maka kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat (John Locke). Harus di sadari oleh Presiden Jokowi bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya penjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta merta mengatur sesuai kehendak pribadi, presiden memiliki ruang terbatas yang dibatasi okeh kekuasan yang bersumber dari konstitusi. Saya bukan Descartesian atau pengikut Rene Descartes yang mengandalkan kehidupan berlogika dan nalar sebagai sentrum kehidupan. Namun bernalar dan berlogika seringkali menjadi penting tidak hanya di dunia akademia tetapi juga pentingnya logika dalam merancang bangun negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya belum sempurna. Apakah bernalar jika pemimpin tertinggi sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan perlu membentengi diri dari oposisi pemerintah?. Begitu jahatkah oposisi sehingga seorang yang juga adalah orang terpilih, terbersih, terbaik dari sisi pengetahuan (Knowledge), ketrampilan memimpin (skills) juga bermental baik (attitute) yang dipilih oleh partai-partai politik melalui tahapan seleksi secara ketat lantas memanfaatkan segala instrumen negara untuk kepentingan kekuasaan dirinya bukan untuk kepentingan umum atau kebaikan bersama (bonum commune). Ironi. Bahwa saat ini partai-partai yang justru mengusung kader terbaik mereka menjadi Presiden Republik Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kedigdayaan dengan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) dari ancaman hanya sekedar tekanan verbal adalah sesat pikir dan sesat nalar sebagaimana yang disampaikan Ratna Sarumpaet. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan pengguna kekuasaan yang bersumber dari konstitusi, namun konstitusi negara mengamanatkan kekuasaan Presiden juga Tidak Tak Terbatas. Itu esensi negara yang perlu dipahami oleh Pemerintah. Di saat presiden yang berada di Bizantium Kekuasaan yang saban hari disembah sujud oleh semua elemen bangsa justru memanfaatkan semua instrument negara hanya untuk melindungi diri sendiri yang berkuasa luar biasa. Sementara rakyat kecil termasuk para aktivis seperti Ratna Sarumpaet berjuang setengah mati mencari perlindungan dan keadilan di negeri ini. Sangat naif, bilamana Presiden menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan maka tindakannya merupakan perwujudan nyata dari apa yang sering diungkapkan dan dikhawatirkan rakyat bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang kecil tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan. Harus disadari bahwa dimana-mana di dunia ini, seorang pimpinan negara hanya dilindungi dari ancaman keselamatan jiwa dan fisik yang terdiri ancaman luar (external treath) dan keamanan dan kenyamanan di dalam negeri. Dalam konteks ancaman ini, semua upaya perlindungan secara protokoler telah diberikan oleh negara sehingga tidak terlalu penting diberi perlindungan secara hukum apalagi terkait ujaran, demonstrasi dari rakyat terhadap Pimpinan Negara. Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan Pemimpina Republik Indonesia. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum. Kedaulatan Presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu rakyat berhak mencabut kedaulatan, apalagi hanya sekedar menyampaikan pikirkan, perasaan dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) atas kinerja Presiden. Presiden Pemangku jabatan publik sehingga mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas dan moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat. Presiden juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan Presiden dan pribadi. Sekali lagi bahwa Presiden itu orang yang terseleksi secara ketat termasuk kadar moralitas dan persoalan pribadinya sehingga sejatinya secara otomatis nyaris terhindar atau bahkan jauh dari ujaran kebencian. Namun jika rakyat dan Ratna Sarumpaet menyampaikan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian maka tentu saja terdapat persoalan yang serius dan kronis dilakukan oleh seorang presiden yang disegani dan dihormati. Karena itu justru yang harus diperiksa adalah Pemerintahannya yang tidak mempu mendeliver haluan negara kepada rakyatnya, bukan rakyat yang disalahkan. Karena itu saya menduga para pemimpin kita ini bernalar laba-laba, komplicated atau bahasa saya di Papua disebut logika rumit (bunikigi)!. Apa yang diperjuangkan Ratna Sarumpaet bukan menghina Presiden. Salah besar Jika banyak orang menyatakan Ratna Sarumpaet dan aktivis menghina Presiden. Rakyat Ratna Sarumpaet tidak menyatakan mengganti Presiden yang sedang berkuasa pada tahun 2018 karena bisa dianggap makar, tetapi 2019 ganti presiden adanya komitmen rakyat dan kaum oposisi untuk melakukan perubahan pimpinan nasional secara konstitusional melalui momentum pemilihan umum 2019. Sangat wajar jika Ratna menggaungkan opini atau keinginan ganti Presiden dari saat ini dimana sudah memasuki momentum politik Pilpres 2019. Apa yang disampaikan Ratna Sarumpaet dianggap penghinaan perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Presiden itu istilah warisan pemerintah orde baru yang otoriter dan kejam. Jika pemerintah berpandangan kembali sistem kadaluwarsa ini maka reformasi secara substansial belum berjalan secara maksimal. Dan inilah problem serius bangsa ini, dimana kita tersandera dengan pola pikir dan nalar orde baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Padahal tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan Presiden simbol negara. Jabatan Presiden itu bukan simbol negara bangsa (nation state simbols) seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika. Secara hukum kekuasaan presiden juga tidak tak terbatas artinya kekuasan presiden dibatasi oleh konstitusi, selain sebagai mandataris MPR juga sebagai warga negara biasa dihadapan hukum. Oleh karena itu Presiden memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan juga kewajiban untuk mematuhi hukum. Ada pandangan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet dan rakyat yang menginginkan ganti presiden 2019 adalah Penghinaan terhadap Presiden merupakan sesat logika dan sesat hukum. Bahkan secara politis akan berbahaya karena selain mengkultuskan individu Presiden, juga apapun yang dikatakan Presiden bisa dianggap sebagai sebuah Titah Raja yang tidak terbantahkan, semacam devine right of the King seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris aband ke-15 yang pada diakhirnya juga perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta. Pada saat ini, mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan. Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak memupuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (Powers tens to corrupt and Will corrupt absolutely). Sepertinya para politisi dan birokrat gila jabatan dan penjilat terhadap kekuasan. Untuk kepentingan apa dan siapa dari para punggawa ilmu, para profesional, politisi, bahkan preman jalanan sampai mengatur urusan privat seorang warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, apalagi sampai Raktna Sarumpaet dipukul Babak Belur sepeti Barbar. Jika ada tindakan rakyat dan oposisi yang mengarah pada tindakan yang mengandung unsur pidana maka tanggung jawab pribadi untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ajukan gugatan hukum. Dan presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau Jaksa sebagai pengacara negara atau juga preman-preman jalanan. pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus). Sangat ironi bahwa Seorang Ratna Sarumpaet, aktivis Indonesia yang bertahun tahun Malang melintang membela kaum lebah Perlakukan tidak adil, kekerasan verbal juga kekerasan fisik yang mengancam nyawa. Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 ini adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesar adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal juga secara vertikal antara negara dan rakyat dampaknya terjadi kerusakan fundamental soal kebangsaan. Hal ini patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar orde baru di lingkaran istana negara jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. Opini menjadi tanggung jawab penulis. Penulis Oleh: Natalius Pigai (Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PEMERINTAH GAGAL PAHAM ESENSI BERNEGARA AKIBAT SETUMPUK NALAR ORDE BARU DI LINGKARAN ISTANA! . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Aneh..! Anjing Gigit Babi, Oknum Polisi di Manggarai Minta Babi Buat Pengaduan Posted: 02 Oct 2018 08:08 PM PDT  Korban saat berada di kantor polisi dan dibully oleh oknum polisi. sergap.id, KUPANG – Seorang ibu paruh baya di wilayah Manggarai, NTT, dibully oleh oknum polisi saat akan membuat laporan polisi (LP) tentang anak babinya yang habis dimakan anjing milik tetangga. Video berdurasi sekitar satu menit ini beredar di facebook sejak Selasa 2 Oktober 2018, dan mendapat kecaman ribuan netizen. Nampak si ibu yang kebingungan di kantor polisi ditanyai oleh oknum polisi, bagimana cerita jelasnya? Si ibu menjawab, iyo pak, anjing gigit saya punya babi di kandang. Polisi bertanya lagi, berapa ekor? Ibu: anak dua induk dimakan habis, makan (saat) malam. Polisi: luka dimana? Ibu: luka di telinga Polisi: anjing berapa ekor yang gigit? Ibu: satu ekor pak, anjing milik tetangga Polisi: suruh babi itu datang lapor kesini, supaya dia tahu. Ibu: saya tuannya pak. Polisi: siapa yang punya babi? Ibu: saya punya pak Polisi: bawa itu babi ke sini, kita pergi visum (ke) puskesmas, lukanya dimana saja, baru kita proses lanjut itu anjing. Ibu: bawa itu babi? Polisi: ya bawa babi ke sini, tapi tunggu piketnya pak jamal, nanti pak jamal yang urus itu masalah babi. Ibu: kapan piketnya pak jamal? Polisi: besok. Ibu: jam berapa? Polisi: jam enam malam, bawa babi kesini. Kejadian miris ini diduga terjadi di wilayah Polres Manggarai atau Manggarai Barat. Namun netizen yang menggunggah video ini tidak mendeskripsikan kapan kejadiannya dan dimana tempatnya. Tampak ribuan netizen mengecam perbuatan oknum polisi tersebut dan meminta Kapolda NTT untuk memberi sanksi tegas kepadanya. "Masa suruh babi buat pengaduan, situ waras?," kata pemilik akun facebook @Ismail Handuk. KLIK VIDEONYA DISINI  Petrus Selestinus. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, juga menyayangkan sikap oknum polisi tersebut. "Sikap Polisi sangat tidak etis merespons pengaduan masyarakat, nampak jelas Polisi mempermainkan Ibu yang datang mengadu. Sikap hormat terhadap rakyat kecil yang datang mengadu nihil, malah Ibu itu dipermainkan dengan bahasa meminta supaya anjing dan babinya datang melapor. Kapolda NTT harus memperbaiki model pelayanan masyarakat di kalangan anggota Polisi di NTT, karena bagian SPKT itu adalah bagian dari wajah Polri (ada mata, hidung, telinga) untuk mendengar, melihat dan mencium sesuatu dengan cepat dan santun, bukan malah melecehkan masyarakat," ujar Petrus kepada SERGAP, Rabu (3/10/18). "Mentang2 yang datang itu seorang Ibu yang miskin, coba kalau yang datang itu berdasi dan bawa tas kecil, pasti perlakuannya berbeda. Kita akan laporkan (masalah ini) ke Kompolnas dan Propam agar para Polisi di SPKT di Manggarai itu ditindak," tegasnya. (red/red)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aneh..! Anjing Gigit Babi, Oknum Polisi di Manggarai Minta Babi Buat Pengaduan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Geger !!.Tiga Polisi Seorang di Antaranya Polwan Kena OTT Posted: 02 Oct 2018 06:18 PM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG –Satu dari tiga oknum anggota Polres Lampung Barat, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas Propam Polda Lampung ternyata Polisi Wanita (Polwan) berinisial, AN. Hal itu dibenarkan Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Pol. Hendra Supriatna, Selasa (2/10/2018) sore. "Ya benar, dari tiga oknum anggota Satuan Lalulintas Polres Lampung Barat yang diamankan dua Polisi laki-aki (Polki) berinisial, SA dan FB serta seorang Polwan inisial, AN. Ketiganya berpangkat Brigadir,"kata Hendra Supriatna. Menurut Hendra Supriatna, selain mengamankan tiga oknum tersebut, petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa, uang tunai Rp 11 juta dan sejumlah foto calon pembuat SIM. "Ini masih kita dalami terkait ada atau tidaknya keterlibatan Bagian Urusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Satuan Lalulintas Polres Lampung Barat,"tegasnya. Mengenai dugaan pungli yang melibatkan tiga oknum anggota tersebut, Hendra Supriatna menerangkan, awalnya pihaknya mendapat keluhan masyarakat terkait dengan informasi tentang biaya pembuatan SIM motor Rp 500 ribu dan SIM mobil Rp 800 ribu. "Saya geram mendengarnya, kenapa masih ada anggota yang melanggar, padahal kita sudah beberapa kali melakukan tindakan dibeberapa daerah, namun seperti tak perduli. Oleh sebab itu, saya perintahkan petugas untuk mengecek kebenarannya dan mengamankan anggota yang melanggar aturan tersebut,"ungkapnya. .(Rahardja) Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Geger !!.Tiga Polisi Seorang di Antaranya Polwan Kena OTT . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pemprov Maluku Berlakukan Penggunaan Batik dan Baju Cele bagi ASN Posted: 02 Oct 2018 04:12 PM PDT
Penggunaan batik ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang akan mengeluarkan ketentuan kewajiban pemakaian batik bagi para PNS maupun karyawan BUMN, bahkan swasta. Upaya ini sebagai penegasan dari pelaksanaan pemakaian batik di lingkungan kerja PNS maupun swasta yang saat ini mulai berjalan. "Untuk itu, setiap tanggal 2 bulan berjalan ASN diharuskan menggunakan batik," ujar Gubernur Said Assagaff, Selasa (2/10). Selain penggunaan batik setiap tanggal 2, kata Assagaff, juga diberlakukan penggunaan baju khas daerah Maluku, yaitu baju cele yang diberlakukan setiap hari Kamis. "Ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi pakaian batik saja namun setiap pemda memiliki pakaian khasnya seperti tenun atau pakaian daerah lainnya selain batik, dan kita di Maluku baju cele,"ucapnya. Menurutnya, kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan nasionalme, kecintaan kepada produk negara maupun daerah. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Maluku Berlakukan Penggunaan Batik dan Baju Cele bagi ASN . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Halima Suamole Jabat Plt Kepala BKD Maluku Posted: 02 Oct 2018 03:47 PM PDT  Penetapan seketaris BKD Maluku ini sebagai Plt berdasarkan hasil koordinasi bersama Mantan Kepala BKD, Femy Sahetapy. "Setelah saya berembuk dengan Femy Sahetay dan beberapa staf, mereka minta kalau bisa orang dalam untuk Plt. Tadi malam saya sudah tandatangan SK Suamole sebagai Plt," ujar Gubernur Said Assagaff, Selasa (2/10). Diriya mengakui, saat ini hampir di setiap SKPD dijabat Plt, dan untuk pengangkatan plt menjadi defenitif masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pasalnya sampai saat ini usulan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk mengisi kekosangan jabatan saat ini, belum juga disetuju. "Saya sebagai wakil pempus di daerah ya ikut perintah Menteri, jadi hanya bisa angkat Plt saja," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Halima Suamole Jabat Plt Kepala BKD Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Gubernur Maluku: Jika Diperlukan, Kami Siap Kirim Tenaga Kesehatan ke Palu-Donggala Posted: 02 Oct 2018 03:47 PM PDT  Hanya saja, saat ini kata Gubernur, sudah banyak tim kesehatan yang diterjunkan ke Palu-Donggala untuk mengatasi masalah kesehatan korban pasca gempa. Oleh karena itu, saat ini, Pemprov Maluku baru mengambil langkah memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk membantu korban tsunami di Palu-Donggala. "Saya kira sekarang banyak tim ke sana. Jangan sampai tumpang tindih. Kalau memang diperlukan, kita kirim. Kita sekarang berikan bantuan dalam bentuk uang dulu," ungkapnya di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (2/10/2018). Di lain sisi, Gubernur Maluku juga meminta kepada Tim Penanggulangan Bencana di Maluku harus siap setiap saat. Hal ini berkaca dari Maluku yang masuk dalam kategori daerah rawan gempa. Orang nomor satu di Provinsi Maluku itu juga meminta agar tim penanggulangan bencana memanfaatkan semua media informasi untuk mencari tahu informasi seputar potensi gempa di Maluku agar bisa diantisipasi penangangannya. "Setiap rapat saya sampaikan, Tim penanggulangan gempa harus siap setiap saat. Mereka yang terlibat itu saya minta handphone 24 jam aktif. Saya juga terbuka, masa mereka tidak bisa terbuka. Gunakan media informasi untuk cari semua informasi yang ada di daerah," tandasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Maluku: Jika Diperlukan, Kami Siap Kirim Tenaga Kesehatan ke Palu-Donggala . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pemkot Ambon Gelar Sosialisasi Perwujudan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Posted: 02 Oct 2018 02:16 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Richard Louhenapessy menugaskan seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mensosialisasikan perwujudan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan kepada seluruh sekolah, baik SD,SMP maupun SMA yang ada di Kota Ambon. Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah mewujudkan Kota Ambon menjadi Kota yang bersih dan sehat dengan melakukan pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% sebagaimana dirumuskan dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Ambon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang dimulai dari sekolah-sekolah. Untuk itu Pemerintah Kota Ambon terus mendorong terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan yang lebih dikenal dengan program sekolah Adiwiyata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga diharapkan keterlibatan semua warga sekolah (baik guru maupun siswa) guna mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat. (DiskominfoAmbon) | ||
| Hartanto Pimpin Kenaikan Pangkat Prajurit Korem Binaiya Posted: 02 Oct 2018 01:46 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 151/Binaiya, Kolonel Inf Hartono, S.I.P pimpin pelaksanaan Acara Korps Raport kenaikan pangkat bagi Prajurit dan PNS jajaran Korem 151/Bny bertempat di Lapangan Upacara, Makorem 151/Bny, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Senin (1/10)."Perlu kita ketahui bahwa kenaikan pangkat pada hakekatnya merupakan wujud penghargaan Negara dan TNI kepada para prajuritnya, atas prestasi dan pengabdiannya kepada Negara dan Bangsa," dalam sambutanya Danrem. Hartono mengharapkan para prajurit dapat selalu meningkatkan prestasi diri melalui pengabdian yang tulus kepada NKRI. "Untuk itu, kepada prajurit, PNS yang naik Pangkat kali ini, kalian harus bersyukur. Jadikan kehormatan dan kebanggaan kali ini untuk terus memotivasi diri pada pengabdian tugas," tambah Danrem. Turut hadir dalam acara Korps Raport tersebut Para Kasi, Pasi, Kabalak Korem 151/Binaiya, Prajurit Yonif 731/Kabaresi, Prajurit Yonif 711/Raksatama serta Prajurit dan PNS Korem 151/Binaiya, Persit Koorcab Rem 151 dan Istri Prajurit yang naik pangkat. (Penrem151) | ||
| Kodim Tobelo Terima Senjata Api Rakitan dan Amunisi dari Warga Posted: 02 Oct 2018 01:46 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Personel TNI dari Unit Intel Kodim 1508/Tobelo yakni Sertu Chonly Tubalawony dan Serda Yoapdon R Djorebe menerima senjata api rakitan laras pendek serta 5 butir munisi dengan rincian 3 butir munisi 7.62 tipe MF WT 1942, 2 butir munisi 5.56 tipe CO PIN yang diserahkan oleh masyarakat Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Minggu (30/9).Berawal adanya informasi dari masyarakat terkait salah satu warga di Kecamatan Galela Selatan yang menyimpan Senjata Api Rakitan. Atas laporan tersebut kemudian dilaporkan ke Batihops Unit Intel Serma Dora dan di tindak lanjuti dilaporkan ke Dandim. Setelah personel Unit Intel Dim 1508/Tbl, melakukan beberapa kali pertemuan dengan sasaran yang dimaksud dan memberikan penjelasan tentang bahaya memiliki senjata api rakitan, sehingga akhirnya dengan sukarela menyerahkan ke aparat TNI. Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, Ini merupakan contoh yang baik, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang telah menyerahkan senpi rakitan secara ikhlas atau sukarela kepada TNI. Untuk barang bukti telah diamankan di Kodim 1508/Tobelo, ujarnya. "Hal ini juga tidak lepas dari imbauan anggota kami kepada masyarakat serta kedekatan atau kepercayaan masyarakat kepada TNI serta mengharapkan agar masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan kepada pihak yang berwajib," ungkap Dandim. (Penrem152) | ||
| Peringati Hari Kesaktian Pancasila, 178 Prajurit Korem Babullah Naik Pangkat Posted: 02 Oct 2018 01:46 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Korem 152/Babullah menggelar upacara yang dilaksanakan di Lapangan Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M., bertindak sebagai Inspektur Upacara, Pakumrem 152/Babullah Mayor Chk Hotma Lucky Nainggolan sebagai Komandan Upacara serta diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS TNI AD jajaran Korem 152/Babullah. Dalam kegiatan upacara tersebut juga dilaksanakan pembacaan teks pancasila, mengheningkan cipta serta pembacaan ikrar kesetiaan Dalam keterangannya Kapenrem 152/Babullah Mayor Inf Iriono menyampaikan bahwa selain upacara, sejumlah 178 Prajurit Korem 152/Babullah mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi melalui upacara Corps Raport yang dilaskanakan di Aula Makorem Babullah. Acara Corps Raport yang dipimpin oleh Danrem Endro Satotoserta dihadiri oleh Para Dandim, Para Kabalak, Kasi/Pasi, Prajurit Korem 152/Babullah. Dalam amanatnya Danrem menyampaikan bahwa dalam kehidupan Militer, kenaikan pangkat adalah suatu kehormatan yang patut disyukuri, karena kenaikan pangkat itu diberikan kepada setiap prajurit TNI yang mampu menunjukan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas yang diembannya, dan dalam kehidupan militer terselip unsur kesejahteraan bagi setiap prajurit. "Anugerah kenaikan pangkat ini bukan merupakan suatu hadiah, melainkan suatu kepercayaan dari Pimpinan TNI, Bangsa dan Negara dan juga merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai suatu kepercayaan, kenaikan pangkat ini menuntut kepada setiap Prajurit untuk mempertaruhkan semua kemampuan yang dimiliki untuk kepentingan dinas/satuan agar senantiasa dapat melakukan yang terbaik, selaras dengan pangkat dan jabatan yang disandangnya," ujar Satoto. Danrem berharap agar setiap prajurit yang naik pangkat dapat menjalankan kepercayan dan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat meningkatkan kinerja secara optimal untuk memajukan Organisasi TNI-AD khususnya di Korem 152/Babullah. Sementara itu dalam keterangannya Kepala Seksi Personel Letkol Caj Waskito dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam periode ini Prajurit jajaran Korem 152/Babullah yang naik pangkat sejumlah 4 Perwira Menengah, 2 Perwira Pertama, 89 Bintara dan 83 Tamtama. (Penrem152) | ||
| Gempa Bumi 2,4 SR di Latuhalat Tidak Berpotensi Tsunami Posted: 02 Oct 2018 12:56 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Ambon menyatakan gempabumi tektonik yang berpusat di Latuhalat, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Selasa (2/10) tidak berpotensi tsunami. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Ambon, Abraham F. Mustamu, S.Si, M.M, hasil analisis BMKG menunjukan bahwa gempabumi terjadi pada pukul 19:07:15 WIT dengan kekuatan M 2.4. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3.82 LS dan 128.17 BT, tepatnya di laut 12 km Selatan Ambon pada kedalaman 10 km. "Berdasarkan informasi warga, intensitas guncangan gempabumi tersebut dirasakan di Latuhalat-Ambon I SIG-BMKG (I-II MMI). Di daerah tersebut, guncangan gempabumi dirasakan oleh beberapa orang. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan kerusakan maupun korban," ujar dia. Ditinjau dari kedalaman hiposenter, gempabumi ini merupakan gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar lokal yang menyebabkan terjadi deformasi batuan, sehingga memicu terjadinya gempabumi. "Meskipun dangkal dan terjadi di laut, gempabumi ini tidak berpotensi tsunami karena kekuatannya tidak cukup besar untuk membangkitkan perubahan di dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami," papar dia. Mustamu menyatakan terkait dengan peristiwa ini tidak terjadi aktivitas gempabumi susulan. Sehingga masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti informasi BMKG serta arahan dari BPBD. "Khususnya masyarakat di pesisir pantai dihimbau agar tidak terpancing isu, karena gempabumi yang terjadi Tidak berpotensi tsunami," imbau dia. (Albert Batlayeri) | ||
| Alami Tindak Kekerasan, Polisi Amankan Buruh Proyek Milik Kemenkumham Posted: 02 Oct 2018 12:56 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku amankan 32 buruh bangunan pada proyek milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI , Kantor Wilayah (Kanwil) Maluku, Cabang Rutan Saumlaki yang diduga mengalami tindak kekerasan dan mengalami tekanan dari pengawas dan pengelola proyek pembangunan yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Selasa (2/10). Pengamanan yang mengerahkan 1 unit Kendaraan milik Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres MTB ini dilakukan setelah adanya laporan kekerasan terhadap para pekerja pada proyek pembangunan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Saumlaki melalui kontraktor pelaksana PT. Maega Anugerah Sejahtera dan konsultan pengawasnya CV. Sukma Lestari. Kapolres MTB, AKBP Raymundus Andhi Hedianto,S.I.K menyatakan pengamanan para pekerja ini dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan setelah beberapa pekerja dianiaya secara fisik dan ditekan secara mental. Menurut pengakuan salah satu buruh bernama Arman, tindakan kekerasan ini dilakukan setelah mereka dianggap melawan keputusan perusahaan yang menegaskan agar mereka melakukan kerja borongan setelah sebelumnya bekerja dengan perjanjian berpola harian. "Kenapa kami baru diminta borongan dengan waktu yang singkat padahal kami tidak mau. Sebenarnya kami tidak sanggup. Tapi dipaksa karena ada tekanan untuk kerja borongan," kata dia saat ditanyai wartawan di lokasi proyek. Diungkapkan meski dipaksa kerja borongan sejak Senin (1/10) lalu melalui surat peryataan yang kemudian ditolak, upah harian mereka senilai Rp160.000 ini belum dibayar penuh dan ditunggak selama 2 minggu. Total tunggakan itu mencapai Rp31.281.000 yang belum dibayar ke para pekerja. "Kami tertekan untuk lakukan borongan kerja. Sementara perusahaan tahan KTP dan masih mencari alasan sedangkan uangnya belum pernah dikasih," ujar Arman. Ia mengatakan tujuan dirinya dan rekan-rekan buruh untuk meminta perlindungan aparat keamanan dari pihak-pihak yang menekan mereka selama bekerja pada proyek ini. "Karena melawan, rekan kami dipukuli dan kakinya diketok dengan besi, satunya dipukul hingga masuk ke selokan. Akhirnya kami melawan dan kembali ditekan sama orang-orang yang diperintah dari perusahaan," ujar dia. Ia menjelaskan waktu tuntutan untuk menuntaskan pekerjaan ini terbilang singkat yakni 55 hari sejak pernyataan di tawarkan pada 1 Oktober lalu. Sehingga hal ini merupakan beban yang dinilai berat oleh ke 23 orang pria asal Provinsi Jawa Tengah ini.  Saat dikonfirmasi wartawan, Direktur PT. Maega Anugerah Sejahtera, Lince Serin mengklaim tidak mengabaikan hak para buruh dan telah memenuhi permintaan mereka."Kapan saya biarkan tukang terlantar, kontraktor siapa yang kasih makan tukang dengan ayam potong, kami berikan mereka makanan porsi lengkap. Cuma kemarin masalah keterlambatan, karena uang masuk pada hari Sabtu (29/9) saat saya ada di Jawa, dan saya terpaksa minta orang dari bank untuk kasih uang ke tukang," ujar dia. Terkait kekerasan terhadap pekerja pada proyek yang ditanganinya ini Lince lepas tangan dan menyatakan itu merupakan urusan pribadi antara FM, staff perusahaan yang dipercayakan menangani proyek tersebut dengan para buruh yang menjadi korban kekerasan. "Itu urusan FM dengan kepala tukang. Sebab saat dia lakukan itu, saya ada di Surabaya," ujar dia. Dijabarkan, pembayaran buruh yang dituding sebagai pemicu kekerasan. Dia merinci dari perhitungan bersama dengan kepala buruh, pihaknya mendapat angka Rp87 juta lebih. Sementara diklaim telah memberikan uang tunai sebesar Rp90 juta. Sementara angka koreksi yang diberikan para buruh adalah Rp112 juta. "Selisih pembayaran Rp22juta itu akan dipenuhi setelah hitungannya telah tepat dan saya tiba di Saumlaki. Selanjutnya saya akan melakukan perubahan perjanjian dari harian ke borongan. Saat tanda tangan saya akan bayaran muka untuk 2 minggu, dengan catatan mereka kerja sesuai target," papar dia. Selanjutnya ia menuding pemicu perlawanan para buruh yang selama bekerja belum ada perjanjian kerja dengan perusahaan tersebut adalah satpam yang dinilai mengambil untung dari para buruh. Sebab Lince mengakui dirinya melalui FM yang telah membiayai akomodasi dan transportasi para buruh dari Jawa hingga ke Saumlaki. "Mereka kemudian kerja sudah tiga hari ini, sementara kerja pagi hari ini satpam datang langsung masuk dan bicara dengan kepala tukang. Sementara kepala tukang seharusnya lapor ke FM, jangan langkahi. FM tersinggung dan emosi kemudian panggil kepala tukang dan langsung 'fight' dia disitu," ujar dia. (Albert Batlayeri) | ||
| Imunisasi Miesela Rubella di Kota Kupang Belum Capai Target Posted: 02 Oct 2018 12:48 PM PDT  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek. sergap.id, KUPANG – Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr Ari Wijana, mengatakan, pelaksanaan Imunisasi Miesela Rubella (MR) di Kota Kupang sejauh ini baru mencapai 92 persen. "Kita belum bisa mencapai target. Sebab ada penolakan di beberapa titik, seperti di Kelurahan Airmata dan di beberapa sekolah," ujar Wijana kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (2/10/18) siang. Walau begitu, kata Wijana, pihaknya terus melakukan kampanye tentang pentingnya imunisasi MR kepada masyarakat yang bertujuan melindungi anak dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung, dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi Rubella pada saat anak masih di dalam kandungan. "Kita akan terus melakukan kampanye kepada masyarakat yang anak mereka belum mendapat imunisasi MR," tegasnya. Menurut Wijana, dalam kampanye, pihaknya menggandeng Majelis Ulama Inidonesia (MUI). "Sehingga bisa bantu kampanye pada titik-titik yang melakukan penolakan," ucapnya. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, mengatakan, kampanye MR butuh peran aktif orang tua murid. "Sehingga anak mereka bisa mendapatkan imunisasi," kata Taek. Dia juga berharap, Dinas Kesehatan lebih aktif mensosialisasikan pentingnya MR kepada masyarakat. "Sehingga bisa mencapai target yang diharapkan. Sebab kita ingin mewujudkan anak yang sehat dan berkualitas di kemudian hari, yakni anak yang tidak mengalami sakit," tutupnya. Kementerian Kesehatan lewat siaran persnya yang dipublikasikan tanggal 19 Juli 2017 lalu, menjelaskan, measles atau lebih dikenal dengan campak dan rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus. Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, bahkan kematian. Sementara rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak. Akan tetapi bila menular kepada ibu hamil pada awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan tersebut dikenal sebagai sindroma rubella kongenital di antaranya meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian, serta keterlambatan perkembangan.
Presiden Jokowi mengharapkan agar anak-anak Indonesia memperoleh imunisasi yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma ini. Program ini secara serempak dilaksanakan pada Agustus hingga September 2017 untuk seluruh wilayah di pulau Jawa dan Agustus hingga September 2018 untuk seluruh wilayah di luar pulau Jawa. Campak dan rubella sudah terbukti dan diketahui di seluruh dunia sangat berbahaya jika dibiarkan menjangkiti anak-anak. Karena itu segeralah bawa anak-anak untuk mendapatkan imuniasasi. (adv/adv)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Imunisasi Miesela Rubella di Kota Kupang Belum Capai Target . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
